Gubernur Kepri: Tingkatkan Potensi Dan Kemampuan SDM

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah mengatakan akan meningkatkan potensi dan kemampuan sumber daya manusia di Provinsi Kepri untuk menjadikan kawasan ini lebih baik di masa-masa mendatang, khususnya dalam bidang ekonomi.

"Kita akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karena ini merupakan tugas yang paling berat, dengan melaksanakan program yang membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan," ujarnya pada acara pertemuan antar stakeholder di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Senin malam.

Ia menambahkan peningkatan SDM merupakan salah satu alasan berkembangnya ekonomi di suatu kawasan dan saat ini jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepri meningkat pesat hingga mencapai angka 500 ribu orang.

"Jumlah ini kurang lebih 1:2,5 dari jumlah penduduk di Provinsi Kepri dan termasuk depedensi ratio yang sangat sehat," ujarnya.

Kemudian Ismeth menanggapi keberhasilan provinsi yang baru lima tahun berdiri, namun sudah mendapatkan penghargaan dari Departemen Keuangan dan masuk dalam sembilan besar provinsi berprestasi, mengatakan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh masyarakat Kepri yang bahu membahu bersama dengan pemerintah provinsi.

"Kita bersyukur pemerintah pusat melihat kerja keras kita selama ini, walaupun pemprov membangun melalui medan yang sangat berat terdiri dari 2.400 pulau," ujarnya.

Untuk ke depannya, Ismeth menambahkan, akan meningkatkan perkembangan kawasan ekonomi yang tidak hanya berpusat pada wilayah Batam saja, namun juga meningkatkan potensi di wilayah Bintan dan Kepulauan Karimun.

"Dengan realisasi kawasan ekonomi khusus yang telah berjalan hingga saat ini, kita akan meningkatkan potensi di kawasan Batam, Bintan dan Karimun dan dengan adanya Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) diharapkan kita dapat mengundang investor dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

Ismeth berharap pembangunan kawasan ekonomi yang telah berjalan dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terkait dengan perbaikan infrastruktur.

"Saat ini sudah berada di jalur yang tepat dan kita akan meminta bantuan pemerintah dalam melakukan pembenahan, misalnya dibantu APBN," ujarnya.

Ia menambahkan dana insentif sebesar Rp18 miliar sampai Rp38 miliar yang diberikan kepada provinsi dan daerah kabupaten kota yang berprestasi akan dimasukkan dalam APBD.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan satu-satunya provinsi hasil pemekaran menduduki peringkat sembilan dari sembilan provinsi yang berprestasi dalam mengupayakan terwujudnya pemerintahan bersih dengan meningkatkan kinerja laporan keuangan, kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat teratas diikuti Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau.(*)