Kemendikbud susun indikator "pernikahan massal" vokasi dan industri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan saat ini sedang menyusun indikator kinerja utama (IKU) untuk mengevaluasi program "pernikahan massal" antara pendidikan vokasi dan dunia industri.

"Kemendikbud sedang menyusun IKU yang nantinya akan diterapkan di semua jenjang pendidikan tinggi di Tanah Air," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan bahwa IKU tersebut merupakan basis kontrak kinerja. Untuk tahap awal akan diterapkan pada politeknik negeri baru kemudian ke pendidikan vokasi milik swasta.

Sebelumnya pada peluncuran program sertifikasi kompetensi, Wikan memaparkan delapan indikator yang akan ada dalam IKU tersebut. Salah satu indikatornya adalah serapan industri atau wirausaha minimal 80 persen dari lulusan, implementasi magang Kampus Merdeka, prestasi mahasiswa, aktivitas dosen, 50 persen prodi berkolaborasi dengan industri, dan 70 persen mata kuliah menerapkan pembelajaran berbasis proyek.

Dia menambahkan program program sertifikasi harus berorientasi dengan peningkatan kualitas mahasiswa agar mudah terserap industri. Lembaga sertifikasi profesi (LSP), kata dia, hendaknya ikut terlibat dalam perancangan kurikulum pendidikan vokasi. Materi yang diujikan tersebut ada dalam pembelajaran di bangku perkuliahan.

Peningkatan kompetensi, lanjut dia,harus menjadi perhatian diserap tenaga kerja atau mandiri sebagai wirausaha. Wikan meminta bagi para dosen, program sertifikasi harus mampu menambah pengalaman mereka.

"Dosen harus menjadi contoh bagi para mahasiswa dalam proses belajar. Tidak boleh hanya mengajar teori saja, tapi juga harus teruji pengalamannya," jelas dia.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Benny Bandanadjaya, mengatakan program sertifikasi diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen di pendidikan vokasi.

"Kami menargetkan setidaknya terdapat 15.000 mahasiswa bisa mengakses program sertifikasi," kata Benny.***3***