Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan membentuk tim pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP) untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam pembangunan pembangkit yang dibangun swasta tersebut.
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Senin mengatakan, saat ini, tingkat keberhasilan proyek IPP hanya 14 persen dari usulan yang mencapai sekitar 30.000 MW.
"Pemerintah akan mempercepat pembangunan proyek IPP melalui pembentukan tim yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada," katanya.
Menurut dia, pembentukan tim akan menjadi target program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dan diharapkan sudah mulai bekerja awal Desember 2009, dengan target penyelesaian pertengahan tahun 2010.
"Pada (Senin) sore ini, ada rapat yang dipimpin Pak Kuntoro (Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)," katanya.
Tim akan beranggotakan antara lain Kantor Menko Perekonomian, Departemen ESDM, Depkeu, Kantor Menneg BUMN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan PT PLN (Persero).
Menurut dia, sebelumnya sudah ada tim IPP yang beranggotakan PLN dan Menneg BUMN dengan disupervisi BPKP. Namun, dalam implementasinya, ternyata membutuhkan dukungan instansi lain.
Tim yang baru ini seperti tim yang dibentuk sesuai Keputusan Presiden No 133 Tahun 2000 tentang penyelesaian 27 proyek IPP.
Purwono mengatakan, fokus tim menyangkut penyelesaian 50 proyek IPP berdaya sekitar 500 MW yang sudah berjalan dan berlokasi di luar Jawa.
"Proyek IPP itu terhenti karena beberapa hal seperti pendanaan, kenaikan biaya proyek, dan kenaikan harga batubara," katanya.
Menurut dia, kalau proyek IPP terhenti, maka akan merugikan negara mengingat proyek itu juga merupakan aset nasional dan kalau pun mulai lagi dengan pembangkit baru, maka belum tentu mendapat yang lebih baik.
Ia mencontohkan, dari 50 proyek itu antara lain PLTU Embalut, Kaltim 50 MW, PLTU Palu 35 MW, PLTP Sarulla 110 MW, dan PLTU Bangka 2x7 MW. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
