Gempar Kritik Pimpinan DPR Batalkan Rapat Komisi Dengan Menkes

Jakarta (ANTARA News) - Langkah pimpinan DPR yang mendadak membatalkan rapat kerja komisi dengan menteri kesehatan, pada pekan lalu, mendapat kritik dari Gerakan Pemberdayaan Parlemen (Gempar) karena hal itu dinilai sebagai tindakan memperburuk citra parlemen.

"Pimpinan DPR harus memperbaiki citra DPR dan karena itu harus mendorong seluruh alat kelengkapan DPR untuk memaksimalkan kinerja," kata Koordinator Gempar Jacobus Mayong Padang kepada pers di Jakarta, Senin pagi.

Dia--mantan anggota DPR yang biasa disapa Kobu--mengatakan, mendorong peningkatan kinerja seluruh alat kelengkapan DPR itu merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini buruk di mata masyarakat.

Karena itu, menjadi sangat aneh bila ketua DPR Marzuki Alie justru tiba-tiba membatalkan rapat yang sudah siap dilaksanakan.

Kobu mempertanyakan visi pimpinan DPR untuk membawa DPR ke arah yang lebih baik.

"Sebab tugas utama DPR sekarang adalah membangun sebuah citra bahwa karena dipilih oleh rakyat, maka mereka memang yang terbaik dan karena itu kinerja mereka pun harus jauh lebih baik dibanding DPR periode sebelumnya yang citranya buruk," kata Kobu.

Kobu mengemukakan, jika DPR sekarang bisa menunjukkannya pada tahap awal periode ini, maka citra DPR akan membaik dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.

"Harus dijaga benar-benar jangan sampai masyarakat menilai bahwa kinerja DPR sekarang sama saja dengan peiode sebelumnya, sementara sistem penentuan sudah diubah, yaitu melalui suara terbanyak," katanya.

Karena itu, kata Kobu, patut disesalkan dan sungguh mengecewakan masyarakat apa yang dilakukan ketua DPR Marzuki Alie membatalkan sebuah rapat komisi, padahal komisi itu justru kreatif memanfaatkan waktu luang serta tanggap terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat.

"Lho kok malah dibatalkan?" katanya.

Tindakan itu, kata Kobu, kemungkinan karena adanya pemahaman yang keliru terhadap mekanisme, anatomi dan hakekat DPR. DPR dianggap seperti organisasi lain dimana pimpinan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, padahal pimpinan DPR berbeda dengan pimpinan di organsiasi lainnya.

"Pimpinan DPR semata koordinator yang tidak memiliki hak lebih dari anggota. Keadaan tersebut juga perlu menyadarkan semua pihak, terutama sekali pimpinan parpol untuk melakukan seleksi berdasarkan pemahaman atas esensi DPR yang memiliki karakteristik tersendiri," katanya.

Kobu mengatakan, pimpinan DPR harus memiliki pemahaman terhadap hakekat DPR sebagai lembaga perjuangan bagi kepentingan rakyat.

Terkait keputusan membatalkan raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, pimpinan tidak membatalkan, hanya menginginkan agar rapat dilaksanakan berdasarkan agenda yang sudah disetujui. Dengan demikian, rapat-rapat DPR akan tertata secara baik.

Marzuki mengemukakan, penataan sangat penting agar rapat-rapat komisi dengan mitra kerjanya tidak justru menjadi ajang untuk menghujat.(*)