Pariaman (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Sumatra Barat Marlis Rahman mengatakan pemerintah belum bisa secepatnya memberikan bantuan rekonstruksi bagi rumah yang rusak dan roboh akibat gempa karena harus menunggu alokasi anggaran tersebut dalam APBN 2010 disahkan.
Selain pada APBN 2010, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk rekonstruksi Sumbar pascagempa dan tanah longsor pada APBN 2011, katanya di Pariaman, Minggu.
Dengan demikian, tambahnya, bantuan pembangunan rumah warga yang rusak, hancur serta roboh itu baru dapat dilakukan pada anggaran APBN 2010 dan 2011.
Untuk menyikapi hal ini, pemerintah Sumbar berharap ada bantuan dana dari dompet peduli, LSM nasional dan internasional, perusahaan dan donatur lain, katanya.
Selain itu, masyarakat bisa membangun kembali rumahnya dengan dana simpanan atau bantuan langsung yang diterimanya dari berbagai pihak di luar bantuan pemerintah, tambahnya.
Ia menyebutkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar juga terus berupaya mencarikan donator untuk membantu masyarakat korban gempa membangun kembali rumahnya.
Bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumahnya, ia meminta agar sepengetahuan pemerintahan setempat, sehingga bangunan dapat disesuaikan dengan standar kontruksi yang layak dan ramah gempa.
Terkait dana bantuan pemerintah yang akan dianggarkan dalam APBN 2010 dan 2011, ia mengatakan akan salurkan secara bergulir dan rumah yang dibangun dengan dana itu sesuai dengan standar yang layak dan masuk dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah juga akan membagikan bentuk standar bangunan yang layak pada lokasi rawan bencana gempa yang akan difasilitasi instansi terkait yakni Bappeda dan Tarkim.
Gempa 7,9 Skala Richter (SR) dan tanah longsor di Sumbar menyebabkan lebih dari 100 ribu unit rumah warga rusak berat dan sebagian besar roboh rata dengan tanah.
Jumlah korban tewas tercatat 1.195 orang, luka berat 1.214 orang dan luka ringan 1.688 orang.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009