Jakarra (ANTARA News) - Pelaksanaan "Nation Summit" (temu nasional) 2009 antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di Indonesia berakhir, di Jakarta, akhir pekan lalu dinilai oleh sejumk,ah kalngan sebegai hal realistis, fokus dan terukur, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemerintah sebagai bahan perumusan program 100 hari dan lima tahun ke depan.

"Forum National Summit' sangat strategis karena berhasil merumuskan program-program konkret dan kerjasama antar semua pihak, seperti pemerintah daerah dan kalangan swasta. Dan, ini sebuah semangat kebersamaan yang patut dilestarikan. Karena jika program-program tersebut dilaksanakan dengan kerjasama dan pengorganisasian yang baik, target jangka pendenk maupun menengah pasti bisa terwujud," papar Pande Rajasilalahi, pengamat ekonomi CSIIS.

Apalagi, lanjut Pande, jika semua pihak sudah memiliki kesamaan untuk memajukan negeri ini dari berbagai ketertinggalan negara-negara maju lainnya.

"Kalau menurut saya tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Dan saat implementasi harus fokus dan terukur. Pilih program-program yang mendesak dibutuhkan pihak swasta, seperti infrastruktur. Di antaranya jalan dan listrik. Dua hal itu sangat penting untuk memajukan dunia usaha," katanya.

Sementara, Silmy Karim, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan Kalangan dunia usaha langsung menyambut positif sejumlah program dan target-target pertumbuhan ekonomi yang dinilai realistis hasil National Summit 2009.

Tak ketinggalan, sejumlah pengamat memberikan komentar. Sebagian besar menaruh harapan atas rekomendasi atau masukan yang lahir di forum National Summit 2009 kemarin.

Dalam forum National Summit 2009 terungkap berbagai kendala yang selama ini menghambat laju perekonomian Indonesia yang pada akhirnya juga menghambat kesejahteraan rakyat. Di antaranya adalah masih lemahnya infrastruktur seperti fasilitas jalan dan listrik. "Padahal investor menginginkan segala sesuatu berjalan lancar dan cepat," kata Silmy.

Selain itu, lanjut Silmy, pemerintah harus membuka kemudahan mendapatkan kredit, khususnya bagi para UKM (usaha kecil menengah) dan mikro. "Karena harus diakui, di tangan mereka pula perekonomian kita mampu bertahan ketika badai krisis datang menerjang, beberapa waktu lalu," ujarnya.

Tapi semua masukan itu, sambung Silmy, sudah diutarakan ke pemerintah. Kini tinggal bagaimana pemerintah menindaklanjutinya sehingga menjadi program yang benar-benar nyata dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di tanah air.

"Dengan diawali niat yang baik, yakni diselenggarakannya rembuk nasional ini, kemudian dilanjuti dengan langkah yang baik yaitu implementasi dari rekomendasi yang sudah diberikan, saya yakin perekonomian dan kesejahteraan rakyat kita ke depan bisa jauh lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk terpenuhi target pertumbuhan ekonomi sebsar tujuh persen pada tahun mendatang, maka dibutuhkan investasi sekitar Rp10 ribu triliun rupiah, serta pemerintahakan meniadakansegala bentuk peratutan yang menghambat kemajuan ekonomi.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009