Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah pada periode 2020-2024 dengan anggaran mencapai Rp552,7 triliun.
"Ini tidak mungkin akan ditopang oleh anggaran pemerintah makanya kita berkolaborasi dengan swasta, pegawai daerah dan masyarakat," ujar Khalawi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan bahwa anggaran yang bersumber dari Ditjen Penyediaan Perumahan hanya sebesar Rp54 triliun atau sekitar 9,7 persen, hanya mampu menyediakan 875.000 unit rumah. Sementara Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sekitar Rp84,7 triliun (15,2 persen) mampu menyediakan sekitar 1,7 unit rumah.
Baca juga: Perumnas siap gandeng BP Tapera fokus di segmen menengah bawah
"Sisanya inilah yang kita harus bergerak bersama-sama dengan swasta, termasuk juga dukungan bantuan dari Komisi V. Kalau Program Sejuta Rumah tidak cukup, harus ada inovasi lain, salah satu solusi kedepannya adalah Tapera," katanya.
Ia menambahkan bahwa tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia mengemukakan pada periode 2015-2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan mencapai 11,5 juta. Melalui program sejuta rumah, pembangunan baru hanya mencapai 3,76 juta unit rumah.
"Artinya, kita masih defisit sekarang. Tugas kita semua adalah 7,64 juta unit ke depan. Namun di sisi lain, ada pertumbuhan atau tambahan kebutuhan KK baru kurang lebih 700.000 per tahun, ini menjadi dilema, maka mesti ada inovasi lain," paparnya.
Baca juga: KSP minta BP-Tapera kelola dana pekerja secara profesional
Khalawi menambahkan kebijakan penyediaan perumahan pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19, salah satunya mempercepat pembangunan rumah susun untuk eks TNI dan Polri, penyediaan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi (transit oriented development/TOD), hingga inovasi pembiayaan rumah swadaya kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finance (SMF).
Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto memproyeksikan BP Tapera dapat menghimpun dan mengelola dana sebesar Rp60 triliun pada 2024.
"Insyaallah akhir 2024 bisa terhimpun peserta Tapera hingga 13,1 juta dengan total dana dihimpun proyeksi sebesar Rp60 triliun," katanya.
Ia mengemukakan, itu adalah hasil dari proyeksi kepesertaan BP tapera kelompok pekerja ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMDES.
Setelah 2024, lanjut dia, BP Tapera akan mewajibkan peserta swasta menjadi peserta.
Ia mengemukakan BP Tapera memberikan fasilitas pembiayaan rumah dari iuran Tapera itu mulai dari pekerja bergaji upah minimum, hingga yang berpenghasilan Rp 8 juta per bulan.
"Kepesertaan mulai dari UMR sampai Rp8 juta," ucapnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
