Azis Syamsuddin dorong pemerintah ciptakan perdamaian di Indo-Pasifik

Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik yang sedang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

Saat ini, kata dia, tensi militer juga meningkat dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal Freedom of Navigation, serta gerakan militer Tiongkok-Amerika yang dikhawatirkan bisa menimbulkan perang konvensional di lautan.

"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik," kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pada masa lalu telah dibuktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok dan KTT Asia-Afrika. Pada masa kini melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang digagas oleh Indonesia.

Politikus Golkar itu menilai gagasan Indonesia terkait dengan wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan diinstitusionalisasi secara politik guna membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas sentralitas ASEAN.

Menurut dia, hal ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia, sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia.

"Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti dunia agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21," katanya.

Azis berpandangan bahwa Indonesia sudah harus menguatkan kerja sama agar ekonomi global dapat bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19.

Menurut dia, konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan. Setiap negara perlu duduk bersama dalam mewujudkan langkah-langkah geostrategis dan geoekonomi wilayah Indo-Pasifik.

"Sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional, dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu," katanya.

Ia menekankan, "Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum internasional dalam menyelesaikan perbedaan."

Azis berharap Indonesia sebagai negara netral dapat lebih aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara dalam suatu kerangka inklusif demi kepentingan perdamaian dunia, sesuai dengan norma-norma demokrasi dan keadilan sosial

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kata dia, harus menolak segala bentuk klaim wilayah, baik lautan maupun daratan, yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

"Kita harus mempersiapkan diri dalam hal skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut Cina Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI," katanya.