Saya berpendapat, paling tidak dibutuhkan sampai 2022 untuk ekonomi kita dapat dikatakan pulih kembali. ...
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis Indonesia dapat melewati masa sulit perekonomian pada 2020 dan 2021, dan dapat kembali meningkatkan produktivitas dan kemampuan dalam negeri pada 2022.

"Saya berpendapat, paling tidak dibutuhkan sampai 2022 untuk ekonomi kita dapat dikatakan pulih kembali. Kita meyakini kita bisa melewati masa sulit selama 2020 hingga 2021, kita akan cepat tumbuh kembali pada 2022 dan 2023," kata Wapres saat menyampaikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres: Pemerintah akan lebarkan defisit jika diperlukan

Untuk dapat meningkatkan kembali perekonomian, Wapres mengatakan saat ini proyek-proyek pembangunan yang memerlukan biaya besar akan ditunda pengerjaannya. Pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan program di sektor kesehatan, sosial, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Proyek-proyek yang membutuhkan biaya besar, barangkali untuk sekarang ini ditunda sampai 2022 atau 2023. Hanya ditunda, tidak dibatalkan, karena ada perubahan refocusing tadi pada hal-hal yang mendesak," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani proyeksikan ekonomi RI kuartal II terkontraksi 3,8 persen

Ma'ruf juga mengatakan peningkatan anggaran penanganan COVID-19 yang semula Rp405 triliun menjadi Rp695 triliun, sangat mungkin terjadi apabila dampak dari pandemi tersebut semakin tinggi.

"Oleh karena itu, anggaran yang tadinya Rp405 triliun sekarang menjadi Rp695 triliun itu sangat mungkin, kalau terjadi di luar yang kita tidak harapkan ini bisa bertambah lagi," tuturnya.

Baca juga: Erick Thohir: Kemungkinan baru kuartal I 2022 ekonomi pulih 100 persen

Perubahan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) juga perlu dilakukan untuk dapat menyusun ulang rencana prioritas terhadap sejumlah program pembangunan pemerintah.

"Menurut saya, kita perlu merevisi RPJMN; dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif dan menata kembali kegiatan, agar akhir dari pemerintahan ini pada 2024, sebagian target yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai," ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020