"Proses komunikasi dan partisipasi adalah bagian integral dari demokrasi," kata Wapres Boediono saat menutup National Summit di Jakarta, Jumat malam.
Menurut Boediono, Temu Nasional ini merupakan bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena itu, tambahnya, hal itu harus terus ditumbuh kembangkan.
"Masukan-masukan yang ada, akan dilaporkan ke Presiden Yudhoyono dan akan diolah oleh para ahli untuk mempertajam program 100 hari," kata Wapres.
National Summit tersebut berlangsung dua hari dan diikuti seluruh kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu dihadiri pula oleh anggota DPRD serta pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menegaskan dalam Temu Nasional 2009, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan program pemerintah ke depan.
"Ini jauh lebih baik daripada hanya menyusun program pemerintah sendiri (tanpa melibatkan masyarakat). Bahwa masih ada kekurangan ya mungkin, tapi ini sudah `on the right track`(pada jalur yang benar, red) ," katanya, di Jakarta, Jumat, disela-sela National Summit 2009.
Suara masyarakat ini diwakili oleh organisasi dan kepala daerah yang diundang dalam sidang temu nasional yang diselenggarakan selama dua hari Kamis (29/10) dan Jumat (30/10).
Hasil sidang tiga komisi yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan politik, hukum serta keamanan ini akan diserahkan pada menteri terkait untuk kemudian diserahkan pada Wakil Presiden Boediono.
Agung menegaskan Temu Nasional ini bukan hanya sekedar koordinasi. Hasil koordinasi ini nantinya menjadi acuan implementasi untuk mencapai tujuan nasional.
"Koordinasi juga penting karena bisa melemahkan implementasi. Implementasi tanpa koordinasi bisa tidak optimal," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
