Jakarta (ANTARA News) - Percepatan pembebasan tanah dan iklim investasi menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, kata kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Jumat, pada penyelenggaraan National Summit.
.
Namun Menteri PU tak bersedia berkomentar akankah kedua persoalan itu akan dimasukan dalam program 100 hari, tetapi yang jelas harus ada perbaikan terhadap ke dua masalah itu untuk ke depannya.
Menteri mengatakan, memang ada usulan dari Kadin Indonesia yang meminta pemerintah menerbitkan Perpu pembebasan tanah yang usulannya sudah dimasukkan pada daftar inventaris Menko Perekonomian.
Sebelumnya Menteri PU mengatakan, terobosan untuk itu memang dapat melalui Perpres tetapi juga harus mempertimbangkan hak asasi terhadap masyarakat yang tanahnya terkena proyek infrastruktur.
Mengenai iklim investasi, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan peran Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar lebih independen yang saat ini diisi dua unsur pemerintah dan dua unsur luar pemerintah (profesi dan perguruan tinggi). (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
