Anggota DPD Maluku Nilai Susunan Kabinet Nihilkan Kearifan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku John Pieris menilai susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah menihilkan kearifan, setelah oligarki koalisi partai mengenyampingkan kedaulatan rakyat.

"Susunan menteri terkesan kuat hanya upaya sistematis membagi-bagi kekuasaan, yang tanpa disadari menihilkan kearifan," ujarnya kepada pers di Gedung DPD Jakarta, Kamis.

Dikemukakannya bahwa susunan KIB II itu juga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan banyak anak negeri yang sesungguhnya lebih memiliki kompetensi. "Ada beberapa daerah tertentu mendominasi menteri KIB II tetapi kompetensinya biasa-biasa saja," katanya.

Di Ambon, sehari setelah pengumuman itu mahasiswa/pemuda berunjuk rasa menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono memasukkan putera Maluku dalam susunan KIB II. Mereka menilai, putera Maluku tidak pernah berkesempatan menjabat menteri sejak era reformasi.

Masyarakat Maluku berharap di masa mendatang pilihan menteri seperti ini tidak lagi terulang. Sekalipun susunan menteri KIB II tanpa orang Maluku, masyarakat Maluku tidak akan ramai-ramai menggerakkan separatisme.

"Tidak mungkin kami mengkhianati Republik ini. Tapi masyarakat Maluku sudah lama merasa dipinggirkan, disingkirkan," ujar mantan anggota Komisi Konstitusi (2003-2004) ini menambahkan.

Saat ditanya mengapa nama-nama putra Maluku tidak diajukan ke Presiden SBY saat KIB II belum disusun, John mengatakan bahwa masyarakat Maluku melalui gubernurnya sudah mengajukan nama-nama itu.

"Kami melalui Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sudah mengajukan 10 nama calon menteri langsung ke SBY, tidak melalui broker. Itu karena SBY sudah berjanji akan menempatkan putra Maluku di kabinet KIB II," ujarnya.

Di antara kesepuluh nama itu antara lain Jauhari Oratmangun, Alex Retraubun, Hendrik Lewerissa, Brigjen Max Tamaela, George Toisuta, Samuel Samson. Mereka itu, ujarnya, adalah ahli di bidangnya.

"Untuk menteri perikanan dan kelautan, Prof. Dr. Alex Retraubun itu ahlinya di Universitas Patimura maupun Universitas Hasanudin. Karena mereka gagal sebagai menteri, maka kami berharap SBY bisa menempatkannya di Wakil Menteri maupun Sekretaris Kabinet," ujar John Piris.

Yang pasti, kata John, warga Maluku itu tidak mengemis dan bukan penjilat untuk kekuasaan. Hanya saja pihaknya minta Maluku diperlakukan secara adil seperti daerah yang lain. (*)