Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis malam, membacakan permasalahan ekonomi tersebut setelah pembahasan dilakukan seluruh pemangku kepentingan atau "stakeholder" di seluruh Indonesia melalui enam komisi.
Komisi-komisi tersebut kiranya mewakili yang menjadi permasalahan dalam bidang ekonomi saat ini seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan UMKM, revitalisasi industri dan jasa serta pembangunan transpotasi.
Dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia, Hatta mengatakan perlunya landasan hukum dengan merevisi peraturan dan beberapa peraturan perundangan yang ada.
"Pengelolaan dana Badan Layanan Umum, tanah dan landcaping sebaiknya berada dalam satu tangan," ujarnya.
Hatta menginginkan adanya perbaikan kinerja PLN terkait program energi yang harus lebih diberdayakan dalam program revitalisasi industri dan jasa.
"Pemadaman total harus diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta.
Hatta menambahkan, dibutuhkan infrastruktur transportasi dalam pelabuhan-pelabuhan besar untuk menjawab keluhan dari pengusaha yang juga menghambat iklim investasi.
Dalam bidang pariwisata yang menjadi kendala adalah lambatan kepengurusan visa di bandara. Sedangkan pengusaha dan investor selalu didorong untuk memberikan pasokan energi.
"Usul nyata adalah membuat undang-undang tentang batu bara dalam negeri, penyediaan BBM dan menerbitkan kembali Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," ujarnya.
Mencari energi baru selain minyak menjadi permasalahan selanjutnya dimana pengusaha dan pemerintahan harus turut campur menghemat BBM serta untuk mengurangi emisi karbon yang betul-betul dapat tercapai.
"Khusus untuk `renewable energy`, menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan `renewable energy` berupa keringanan pajak, melimpahkan perizinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5 persen, "ujarnya.
Pemerintah juga mengharapkan ada cetak biru untuk menyelesaikan kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar.
Dan terakhir adalah bagaimana penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan di bidang pangan.
"Nantinya akan ada pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," ujar Hatta.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
