"Berkumpulnya para `stakeholder` membuat berbagai masalah yang dialami dapat dikemukakan untuk dicarikan jalan keluar. Dan dengan adanya sinergi maka pembangunan akan semakin terarah dan lebih baik lagi," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, berkumpulnya para pemangku kepentingan tersebut setidaknya dapat mencari jalan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah yang menjadi salah satu pokok masalah pembangunan di Indonesia.
"Kesenjangan antar daerah telah membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kurang berkualitas, di sisi lain juga menciptakan masalah sosial ekonomi terjadinya urbanisasi dari daerah ke kota-kota besar yang dinilai lebih mudah mencari uang," katanya.
Di sisi lain, bagi daerah tujuan urbanisasi, hal ini juga menjadi masalah karena banyak dari mereka yang datang tidak memiliki ketrampilan yang memadai.
"Akibatnya pengangguran yang meningkat, gelandangan membengkak, kriminalitas juga meningkat, kenyamanan jadi berkurang dan bisa jadi membuat suatu daerah bisa tidak lagi menarik untuk disinggahi investor karena tidak aman," katanya.
Menurut dia, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, namun juga harus melibatkan seluruh sumber daya.
"APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saja tidak akan mampu menutupi semua pengeluaran pembangunan. Sinergi swasta pemerintah dan mendorong kemitraan antar keduanya merupakan jalan bagi pembangunan yang lebih berkualitas," katanya.
Sementara itu, `National Summit` dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis pagi (29/10). "National Summit" merupakan acara yang digelar oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan baik swasta, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Acara ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Sebelumnya Kadin dan Pemerintah telah membicarakan rencana penyelenggaraan `National Summit` dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Menteri Koordinasi Perekonomian.
Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa menilai, pertemuan ini sangat penting bagi pembangunan lima tahun ke depan, terutama mengatasi sumbatan-sumbatan pembangunan yang hingga kini masih ada. Selain itu juga terkait dengan hukum dan pertahanan-keamanan.
Dalam pertemuan ini, Hatta memberikan paparan terkait kerangka pembangunan perekonomian lima tahun ke depan. Selain Hatta, juga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan-Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto juga akan memaparkan kerangka kerja pemerintah dibidang pembangunan politik, hukum, pertahanan-keamanan dan reformasi birokrasi.
Hasil dari `National Summit` ini nantinya akan diajukan ke Presiden SBY untuk menjadi bahan masukan pembangunan Indonesia ke depan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
