"Sebagai pembantu presiden untuk debottlenecking (melepaskan hambatan), bila presiden merasa ada satu proyek kurang lancar, dia akan memerintahkan saya untuk melihat, dan mencari solusi-solusinya," kata Kuntoro usai pembukaan acara Temu Nasional 2009 di Jakarta, Kamis.
Karena posisinya seperti itu, maka Kuntoro tidak memiliki kewenanganlangsung mencari kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam berbagai program dan kebijakan di setiap departemen dan kementerian.
"Setiap kementerian dan departemen punya target-target, yang jika untuk mencapainya ada kesulitan, saya siap membantu, sebagai fasilitator lah," katanya.
Untuk awal kerja pemerintahan ini, lanjutnya UKP4 belum mengerjakan suatu proyek dari kementerian dan departemen yang diperintahkan oleh Presiden kepadanya.
"Saya tergantung perintah presiden untuk masuk ke departemen dan kementerian. Sekarang masih umum. Yang saya lihat adalah proyek fisik seperti program pangan dan energi," katanya.
Saat membuka Temu Nasional 2009, Presiden Yudhoyono mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya "bottlenecking".
"Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, ijin pabalieut (tumpang tindih), tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, ijin PLN sulit sekali," katanya.
Penghilangan penyumbatan itu, lanjut Presiden, juga akan menjadi prioritas utama lima tahun ke depan dengan telah dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan bekerja 24 jam memantau berbagai kebijakan pemerintah.
"Mana yang tidak bisa diselesaikan undang-undang atau orangnya. Kalau undang-undangnya, diperbaiki, kalau orangnya, lebih baik minggir, karena (programnya) tidak akan bergerak, kasihan," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
