Pengamat: Posisi Wakil Menteri Keuangan Perlu Diperjelas

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan mengatakan fungsi dan posisi wakil menteri dalam struktur Departemen Keuangan perlu diperjelas kewenangannya.

"Idealnya nanti harus ada pembagian tugas yang jelas antara Menteri dan Wakil Menteri, terutama mengenai wewenang serta kekuasaan apa yang harus dilakukan Wakil Menteri," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu malam.

Di mata para pelaku pengusaha, Ia menambahkan, masih banyak anggapan bahwa wakil menteri yang terpilih nantinya hanya akan menggantikan posisi menteri apabila berhalangan hadir.

"Dari kacamata pelaku pasar, wakil menteri tidak memiliki kuasa seperti menteri dan dampaknya netral kalau memang jabatan tersebut diisi ekonom-ekonom muda yang sudah dikenal pasar," ujarnya.

Menurut dia nama-nama yang sudah beredar di kalangan pasar seperti Chatib Basri, Anggito Abimanyu dan Raden Pardede sudah memenuhi ekspektasi pasar namun, logikanya, wakil menteri apabila ia seorang teknokrat yang berpengalaman di bidangnya, dampaknya kepada pasar itu netral cenderung ke arah positif.

"Karena menterinya pun sudah teknokrat, jadi ibaratnya wakil menteri nantinya sudah dipersiapkan untuk menjadi menteri pada kabinet selanjutnya," ujarnya.

Namun, dampak dari terpilihnya wakil menteri ini dapat menjadi negatif apabila yang terpilih adalah dari kalangan politisi yang biasanya kebijakannya didasarkan pada ideologi politik.

"Kalau yang terpilih dari parpol biasanya penuh dengan agenda politik padahal di mata pelaku pasar kebijakan yang paling bisa diterima adalah kebijakan teknokratis berdasarkan cost benefit analysis," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pejabat karir yang berstatus PNS akan menempati posisi wakil menteri.

"Yang jelas akan diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, mereka itu ya pejabat karir," kata Hatta Rajasa.

Presiden Yudhoyono sendiri dalam KTT ASEAN di Thailand mengatakan Departemen Keuangan bersama Departemen Luar Negeri membutuhkan wakil menteri karena dua menteri itu lebih banyak bertugas di luar negeri.

"Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan waktunya banyak tersita untuk tugas di luar negeri. Departemen keuangan misalnya, akan banyak sekali bersama-sama dengan DPR padahal yang lain juga harus jalan," katanya.(*)