Pemerintah Agar Siapkan Dana Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF/Civil Society for Climate Justice) mendesak kepada pemerintah agar menyediakan dana adaptasi bagi kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak perubahan iklim.

Manajer Kebijakan, Advokasi, dan Kampanye Oxfam GB Indonesia Raja Siregar mewakili CSF dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu mengatakan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat memang berat dan perlu dibantu dibiayai oleh pemerintah.

Raja mengatakan kelompok rentan terkena dampak perubahan iklim misalnya petani dan nelayan yang hidupnya tergantung oleh kondisi alam secara langsung.

Banyak petani yang saat ini kesulitan dalam menentukan musim tanam karena kesulitan dalam memprediksi musim hujan. Akibat dari perubahan iklim, musim hujan menjadi singkat akan tetapi dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

Kondisi tersebut, kata Raja, menjadikan petani sulit menentukan jenis bibit padi yang akan ditanam, masa mulai tanam dan meningkatnya resiko gagal panen.

Sementara bagi nelayan, perubahan iklim membuat iklim menjadi tidak menentu yang menyulitkan mengambil keputusan melaut.

Pemerintah sendiri, menurut Raja, telah mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sebesar Rp500 miliar yang dialokasikan dalam APBN.

"Akan tetapi pemanfaatan dana itu belum jelas," katanya.

Meskipun begitu, Raja melihat sudah ada beberapa departemen yang memasukkan rencana adaptasi, seperti Departemen Pertanian yang telah selesai menyusun rencana adaptasinya pada akhir September.

Sedangkan Giorgio Budi dari ICEL mengatakan pemerintah seharusnya bisa memberikan bantuan dana bagi kelompok rentan meski tidak ada bantuan dari luar negeri terkait kompensasi kewajiban penurunan emisi karbon oleh negara Annex-1.

"Sebenarnya kita punya kemampuan untuk membiayai sendiri, misalnya dari peningkatan pajak," katanya.

Pada kesempatan tersebut CSF menyatakan akan menggelar Sarasehan Iklim bagi petani dan nelayan pada 2 dan 11 November mendatang di Jakarta.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Siti Maemunah, sebagai anggota CSF mengatakan Sarasehan Iklim merupakan ajang dialog interaktif antara pengambil kebijakan dengan petani dan nelayan yang terkena dampak perubahan iklim.

Dalam sarasehan yang akan dihadiri pemangku kepentingan perubahan iklim di Indonesia itu, petani dan nelayan akan menyampaikan kesaksian tentang pengalaman kehidupan sehari-hari yang semakin sulit karena perubahan iklim.

Siti Maemunah yang lebih akrab dipanggil Mai mengatakan CSF akan menghadirkan sembilan perwakilan nelayan dan petani sebagai hasil studi kasus CSF dan Oxfam GB di beberapa tempat di Indonesia seperti Indramayu, Pati, NTT dan Lampung.

Sedangkan pemangku kepentingan yang direncanakan hadir yaitu dari DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim), Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, Bappenas sampai dengan Anggota DPR.

CSF berharap Sarasehan Iklim akan dapat menutup kesenjangan antara pengambil kebijakan dan permasalahan masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim, sehingga pemerintah bisa merespons dengan tepat.

CSF merupakan forum dari 30 LSM antara lain Walhi, Jatam, ICEL, Huma, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan KPSHK (Kelompok Pengelola Sistem Hutan Kemasyarakatan).(*)