BNPT: Sinergitas TNI/Polri diperlukan dalam penanggulangan terorisme

Kopassus siap dilibatkan dalam penanggulangan terorisme untuk menjaga keselamatan NKRI.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk aparat pertahanan dan keamanan dari unsur TNI/Polri.

"Diperlukan sinergitas TNI/Polri pada aspek pencegahan dalam konteks deteksi intelijen," kata Boy Rafli Amar dalam sambutannya pada acara silaturahmi dalam rangka peningkatan kerja sama BNPT dengan instansi lain dalam penanggulangan terorisme di Kantor BNPT, kompleks IPSC Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, acara tersebut dihadiri Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI Marinir Suhartono, dan Komandan Korps Pasukan Khas (Dankorpaskhas) Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono.

Hadir pula Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) Polri Irjen Pol. Anang Revandoko, serta Wakil Komandan Komando Operasi Khusus (Wadan Koopssus) TNI Brigjen TNI Marinir Widodo.

Boy Rafli menegaskan bahwa BNPT selama ini lebih banyak berfokus pada upaya pencegahan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme.

“Dalam UU tersebut ada tiga kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” kata mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Waka Lemdiklat) Polri ini.

Di dalam UU No.5/2018 juga mengakomodasi peran dari TNI dan perpres mengenai pelibatan TNI tersebut masih dalam proses. Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, saat ini sedang berkonsultasi dengan DPR.

“Jadi, pelibatan TNI ini dalam UU tersebut diatur di dalam Pasal 43 Huruf I, ada peran TNI di dalamnya, baik dalam pencegahan maupun dalam penindakan," kata mantan Kapolda Papua ini.

Sementara itu, jajaran pasukan khusus TNI dan Polri siap mendukung dan bersinergi bersama BNPT dalam melaksanakan berbagai penugasan dalam penanggulangan terorisme di berbagai hal pencegahan.

Misalnya, deteksi dini pencegahan paham radikal terorisme di berbagai wilayah teritorial di Indonesia maupun kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman aksi terorisme.

Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menyatakan Kopassus siap dilibatkan dan mendukung BNPT dalam penanggulangan terorisme untuk menjaga keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ancaman terorisme ke depan makin dinamis. Aksi terorisme ini bukan hanya bersifat penyanderaan ataupun pembajakan saja, melainkan kita lihat dalam dinamika global ini mereka sudah melakukan penyerangan secara masif. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara harus hadir," kata Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Dankormar Mayjen TNI Mar. Suhartono mengatakan bahwa Korps Marinir akan selalu mempersiapkan diri untuk mendukung tugas penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT. Masalahnya, aksi terorisme ini tentu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

“Aksi terorisme ini sudah melingkupi aspek kehidupan sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan ini inisiatif yang sangat baik dari Kepala BNPT untuk berbagi informasi tentang perkembangan terorisme di Tanah Air," kata Suhartono.

Baca juga: BNPT: Pancasila tak mungkin diubah

Sementara itu, Dankorpaskhas Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kegiatan BNPT dalam penanggulangan terorisme.

"Tugas BNPT itu begitu luas dan lebar sehingga semua komponen harus siap," kata Eris Widodo.

Dankorbrimob Irjen Pol. Anang Revandoko mengapresiasi adanya pertemuan yang sangat luar biasa ini sebagai bentuk keterpaduan antara Pasukan Khusus dari TNI dan Polri bisa menjadi satu dalam rangka penanggulangan teror.

“Jajaran Korps Brimob Polri siap mendukung kebijakan dari Kepala BNPT karena kami sudah dibekali untuk penanganan teror. Harapan kami bisa lebih solid lagi dalam peannggulangan teror dari mulai penangkalan, pencegahan, sampai upaya penindakan dan rehabilitasi," kata Anang Revandoko.