Direktur Keuangan PT KA Resmi Ditahan

Bandung (ANTARA News) - Direktur Keuangan PT KA berinisial AK resmi ditahan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sattipikor) Polda Jabar, Rabu malam.

Tersangka dijebloskan ke penjara sekitar pukul 19.00 yang sebelumnya menjalani proses pemeriksaan selama 8 jam di ruangan Sattipikor Polda Jabar.

"Pemeriksaan berakhir pukul 18.00 WIB. Setelah melalui proses pemeriksaan tersangka kemudian ditahan pukul 19.00 WIB," ujar Kassatipikor Polda Jabar, AKBP Sony Sonjaya.

Sebelumnya, AK diperiksa dari pukul 10.00 WIB di Sattipikor dengan diberikan 70 pertanyaan.

"Ke 70 pertanyaan tersebut masih terkait dengan proses mekanisme investasi antara PT KA dan PR OKCM," ungkap Sony.

Hari ini, adalah hari pertama tersangka AK menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, beberapa kali ia tidak dapat memenuhi panggilan sehubungan dengan kesehatanya yang tidak memungkinkan.

Sony menambahkan, pemeriksaan terhadap tersangka merupakan lanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi PT KA tentang investasi dana PT KA Rp100 miliar ke PT OKCM.

"Materi pemeriksaan masih seputar proses dan mekanisme investasi tersebut. Seperti saat rapat memutuskan investasi serta jenis investasi yang dituju, termasuk mengenai dananya," katanya.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari kerja sama investasi PT KA dengan PT Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) pada tahun 2008.

Sesuai dengan perjanjian, PT KA akan mendapat bunga keuntungan 11 persen per bulan dari total modal yang diivestasikan. Artinya PT OKCM akan menyetorkan dana segar sekitar Rp1,1 milliar kepada rekening PT KA.

Setelah beberapa bulan, uang tersebut masuk. Namun, sejak Agustus, tidak ada lagi dana yang masuk dari PT OKCM ke PT KA.

Sesuai perjanjian kontrak awal, modal pokok sebesar Rp100 milliar tersebut mestinya masuk kembali ke PT KA pada Desember 2008.

Namun hingga sat ini belum ada kejelasan ke mana larinya modal pokok tersebut.

Terkait masalah ini, Polda Jabar sudah memeriksa 20 saksi dari PT KA dan PT OKCM. Materi pemeriksaan masih seputar asal aliran dana Rp100 miliar dan administrasi pencairanya.(*)

29 Oktober 2009

menyedihkan. sementara orang2 pada naik diatas gerbong kereta api, uang yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kereta api dihabiskan oleh orang2 ini. swastakan saja pt KA. birokrat sudah terbukti nggak becus ngurus perusahaan.

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Oktober 2009

Masih banyak direksi bumn perhubungan lainnya yang seharusnya memberikan pelayanan yg menyangkut keselamatan transportasi namun dilindungi oleh Meneg BUMN dan Menhub atas tindakan korupsi mereka. Cermati, kalau ada Dirut yang bisa 2 priode itu tandanya telah terjadi konspirasi antara Menhub dan Meneg BUMN yg lalu, Insya Allah semoga itu tidak tidak terjadi di masa KIB II, Mari dukung shock therapy pak Freddy, Bravo, lanjutkan

0 0 Balas LaporkanHapus