KPK dalami saksi soal kontrak dan penganggaran mitra penjualan PT DI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan empat saksi terkait dengan pembuatan kontrak dan penganggaran mitra penjualan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa KPK pada hari ini memeriksa empat saksi untuk tersangka mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) dalam penyidikan kasus suap kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI pada tahun 2007—2017.

Ia menyebutkan nama empat saksi tersebut, yakni Kepala Divisi Produk, Jasa, dan Purnajual PT DI Toto Pratondo, Manajer Perencanaan dan Pengendalian Anggaran PT DI 2013—2015 Nani Herawati, Manajer Manajemen Program PT DI 2010—2013 Teten Irawan, dan Manajer Strategi Bisnis PT DI 2017—2018 Ari Leliana.

Selain Irzal, KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso (BS) sebagai tersangka. Keduanya telah diumumkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Juni 2020.

Diketahui di awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI.

Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.

Pada tahun 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.

Selanjutnya, pada tahun 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut sekitar Rp330 miliar yang terdiri atas pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekitar Rp125 miliar.

Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT DI periode 2007—2017 tersebut senilai Rp330 miliar.