Mantan Sekjen Kemhan: Ekonomi dan pertahanan tak bisa dipisahkan

Ekonomi dan pertahanan juga bisa menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Purn. Agus Setiadji menilai ekonomi dan pertahanan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

"Bahkan, kedua dislipin ilmu tersebut bisa saling melengkapi bagi eksistensi suatu negara dalam persaingan di dunia," kata Agus dalam diskusi virtual bertema "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan" yang diselenggarakan Jakarta Defence Studies (JDS)" di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ekonomi dan pertahanan juga bisa menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Artinya, pertahanan yang kuat membutuhkan kekuatan ekonomi yang baik. Namun, sebaliknya kekuatan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan sehingga keduanya tak bisa dipisahkan.

"Kemajuan ekonomi nasional tidak mungkin dicapai apabila pertahanan rapuh, pertahanan negara memengaruhi keamanan nasional (national security) dan stabilitas ekonomi nasional, sedangkan kualitas ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan (prosperity)," katanya.

Oleh karena itu, ekonomi pertahanan bagian dari perekonomian nasional perlu dikelola dengan baik berkaitan dengan keterbatasan, efisiensi anggaran, dan prioritas kebutuhan.

Agus lantas mengutip pernyataan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahwa ekonomi pertahanan merupakan ilmu pengetahuan untuk mencari cara terbaik dari alokasi berbagai sumber daya nasional, guna memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman.

Menurut Agus, ekonomi pertahanan merupakan satu kesatuan utuh tentang upaya untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dalam mempertahankan diri, baik secara ofensif maupun defensif, melalui ilmu ekonomi dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya.

Banyak hal yang tercakup dalam ilmu ekonomi pertahanan. Ilmu ekonomi pertahanan termasuk pencegahan dan penghindaran perang, inisiasi dan penghentian, interaksi strategis, perlombaan senjata, maupun kontrol senjata.

Demikian pula, pembentukan aliansi, alokasi sumber daya, dan perilaku. Struktur komando versus ekonomi pasar sebagai sumber daya pertahanan juga masuk dalam bahasan.

"Kesiapan militer, material-material strategis, dan kebijakan industri pertahanan juga pengadaan, akuisisi, dan analisis kontrak-kontrak pertahanan," katanya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan bahwa Pemerintah harus mampu mengendalikan peredaran senjata di negaranya, membatasi impor senjata, meningkatkan kualitas hasil produksi agar kompetitif, serta memberikan peluang yang sama antara industri pemerintah (BUMN) dan industri swasta nasional.

"Yang tak kalah penting adalah pemerintah bisa menciptakan yang tidak menganggap pertahanan itu sebagai biaya, tetapi bisa dipandang sebagai industri yang bisa mendatangkan devisa," ujarnya.

Ia lantas mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris.