Sandiaga harap pemerintah reorientasi sektor ekonomi sikapi COVID-19

pemerintah perlu memprioritaskan kembali fokus ekonomi, pasalnya di setiap krisis peran UMKM sangat besar untuk bangkit

Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap pemerintah pusat dan daerah mereorientasi sektor ekonomi dalam menyikapi keadaan terkini dan kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

"Jika kita fokus pada narasi besar tanpa ada eksekusi kemungkinan ekonomi semakin terpuruk dan masuk fase kerusakan permanen," kata Sandi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Sandiaga, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menjaga roda ekonomi di Jakarta, bahkan secara umum di Indonesia. Sehingga demi menghidupkan ekonomi masyarakat di tengah COVID-19, revitalisasi UMKM menjadi kunci.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, UMKM yang merupakan penyumbang 97 persen lapangan kerja, memiliki masa sulit dengan menurunnya penjualan, kendala permodalan, menurunnya pesanan, logistik yang tidak lancar, hingga acaman gagal bayar yang berpotensi bermasalah pada sektor keuangan

"UMKM terkena hempasan badai duluan, ibarat pertarungan tinju, UMKM terpukul jatuh di ronde pertama. Sejak awal, UMKM terdampak karena permintaan turun dan kurang. Survei sampai proyeksi 47 persen UMKM berhenti usaha. Nyatanya jauh lebih besar lagi. Tak hanya bisnis, tetapi ekonomi keluarga dan pekerja tertekan dengan naiknya biaya hidup," kata dia.

Karenanya, kata Sandi, pemerintah perlu memprioritaskan kembali fokus ekonomi, pasalnya di setiap krisis peran UMKM sangat besar untuk bangkit.

Pemerintah saat ini sudah membuat paket kebijakan untuk membantu pelaku UMKM dengan anggaran Rp34,15 triliun, namun realisasinya masih rendah. Padahal pelaku UMKM juga memiliki keluarga yang harus dihidupi, ditambah adanya tekanan akibat naiknya biaya rumah tangga, kata Sandi.

"Lima bulan UMKM dan sektor ekonomi kena hantaman krisis pandemi. Realisasi sangat membuat kita prihatin. Stimulus kurang dari satu persen dari yang dianggarkan sudah tereksekusi. Pemerintah ingin membantu UMKM, tetapi belum konkret hasil kerjanya," ucap mantan pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Dengan kondisi seperti itu, Sandi menyarankan pemerintah Indonesia harus membalikkan tren saat ini. Caranya adalah dengan memberikan dukungan insentif dan serial paket kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

"Ini untuk sektor UMKM dan ekonomi keluarganya," kata Sandi menambahkan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi para pelaku UMKM dalam masa pandemi ini adalah terganggunya pasokan terutama yang tergantung pada barang impor dan produk kesehatan serta pangan.

Dikarenakan, semua negara akan mengamankan cadangan pangan, alat kesehatan dan kebutuhan strategis lainnya.

Sandi menyarankan agar impor menjadi pilihan terakhir, hanya untuk menjaga stok. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, pelaku usaha harus membangun kemandirian.

"Langkah yang harus diambil adalah cepat berinovasi. Temukan bahan baku lokal dan terapkan kearifan lokal. Bangun kapasitas produksi secepatnya. Jangan mager (malas gerak), apalagi rebahan," ucapnya menambahkan.

Saat ini, Jakarta masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase 1 sejak 5 Juni 2020 dengan rencana selesai pada 16 Juli 2020. Meski sebagian besar kegiatan ekonomi sudah dibuka, namun masih belum maksimal karena harus menjaga semua pihak dari paparan COVID-19.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini per 6 Juli 2020. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 231 kasus.

Secara kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 12.526 kasus. Dari jumlah tersebut, 8.036 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 659 orang meninggal dunia.

"Sampai dengan hari ini kami laporkan, 493 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.340 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 511 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 731 orang," kata Dwi pada Senin (6/7).