Tanjungpinang (ANTARA News) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, mengatakan, rencana pusat memangkas dana alokasi umum (DAU) 2010, mengakibatkan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau akan tidak sesuai dengan musrenbang.
"Rencana anggaran dan pembangunan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak bisa dijalankan dengan maksimal, karena menyesuaikan dengan berkurangnya penerimaan dari DAU," kata Lis, di Tanjungpinang, Selasa.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan mengalami pengurangan penerimaan DAU 2010 sebesar Rp93 miliar dari proyeksi penerimaan Rp409 miliar.
Lis, wakil rakyat yang diusung PDIP, menyatakan, dilihat dari asas kepatutan, pemerintah pusat tidak konsisten dalam mendukung rencana pembangunan daerah.
"Seharusnya pemerintah daerah diundang dulu dan diberikan penjelasan secara jelas mengenai pengurangan DAU tersebut," ujarnya.
Dia juga menyayangkan karena Kepri sedang berupaya mengatasi kemiskinan dan membuka daerah di pulau-pulau terpencil.
"Sekarang daerah sedang memerangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun DAU dipotong begitu besar. Seharusnya pemerintah pusat melihat kondisi masing-masing daerah," tambahnya.
DAK
Selain DAU, pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) juga akan terjadi Rp16,32 miliar untuk Kepri, sehingga DAK yang akan diterima tahun 2010 hanya Rp4,58 miliar, padahal proyeksi penerimaan DAK Rp20,95 miliar.
"Total pemangkasan dari DAU dan DAK untuk Kepri Rp109,32 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah pusat seharusnya melihat Kepri sebagai daerah penyangga dan gerbang Indonesia di wilayah barat yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga.
"Seharusnya pemerintah pusat melihat ini dan sudah sewajarnya menjadi perhatian yang serius," ujarnya.
Salah satu imbas dari pengurangan DAU dan DAK, menurut dia, akan terjadi pengurangan belanja daerah dan tunjangan bagi pegawai.
Rata-rata penurunan DAU se-Kepri mencapai 30 persen. Penurunan DAU terbesar dialami Kabupaten Karimun yang mencapai 50 persen, sehingga pemerintah kabupaten itu tidak akan menerima pegawai baru.
Pemerntah Kota Tanjungpinang, juga berencan memotong tunjangan kesejahteraan pegawai negeri sipil sebesar 30 persen, akibat berkurangnya DAU 2010 sebesar Rp185 miliar.
"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang pengurangan DAU tersebut dan melihat kondisi daerah," harap Lis yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Kepri.***3***
Tanjungpinang, 27/10 (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah mengatakan, akibat pemangkasan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat akan mengakibatkan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan perencanaan.
"Apa yang sudah dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak bisa dijalankan dengan maksimal, karena anggaran yang sudah direncanakan terpaksa dipangkas," kata Lis, di Tanjungpinang, Selasa.
Kepulauan Riau mengalami pengurangan DAU sebesar Rp93 miliar dari Rp409 miliar yang menurut rencana akan dikucurkan pemerintah pusat.
Menurut Lis yang diusung PDIP ini, jika dilihat dari azas kepatutan, pemerintah pusat tidak konsisten dengan mengurngi DAU tersebut.
"Seharusnya pemerintah daerah diundang dulu dan diberikan penjelasan secara jelas mengenai pengurangan DAU tersebut," ujarnya.
Dia juga menyayangkan karena Kepulauan Riau sedang berupaya mengatasi kemiskinan dan membuka daerah-daerah di pulau-pulau terpencil untuk dikembangkan.
"Sekarang daerah sedang memerangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun DAU dipotong begitu besar dan seharusnya pemerintah pusat melihat kondisi masing-masing daerah," tambahnya.
Selain DAU, pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terjadi sebesar Rp16,32 miliar untuk Kepulauan Riau, sehingga DAK yang akan diterima tahun 2010 sebesar Rp4,58 miliar dari Rp20,95 miliar.
"Total pemangkasan anggaran untuk Kepuluan Riau menjadi Rp109,32 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah pusat seharusnya melihat Kepulauan Riau sebagai daerah penyangga dan gerbang Indonesia di wilayah barat yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga.
"Seharusnya pemerintah pusat melihat ini dan sudah sewajarnya menjadi perhatian yang serius," ujarnya.
Salah satu imbasnya menurut dia, akan terjadi pengurangan belanja daerah dan juga tunjangan bagi pegawai.
Rata-rata penurunan DAU se-Kepulauan Riau mencapai 30 persen. Penurunan DAU terbesar dialami Kabupaten Karimun yang mencapai 50 persen, akibatnya tahun ini Kabupaten Karimun tidak menerima CPNS.
Sementara di Kota Tanjungpinang juga akan terjadi pemotongan tunjangan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 30 persen, akibat berkurangnya DAU untuk tahun 2010 sebesar Rp185 miliar.
"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang pengurangan DAU tersebut dan melihat kondisi daerah," harap Lis yang sudah dua periode mejadi anggota DPRD Kepulauan Riau tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
