Ketua DPR: Soal Gaji Menteri Jangan Dipolitisasi

Jakarta (ANTARA NeP) - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar wacana kenaikan gaji menteri tidak dipolitisasi dan semua pihak diharapkan bersikap realistis dalam menanggapi masalah tersebut.

"Janganlah masalah ini dipolitisasi, kita realistis saja. Jangan menilai sesuatu berdasarkan senang atau tidak, setuju atau tidak setuju," katanya di Jakarta, Selasa.

Marzuki menilai, rencana kenaikan gaji menteri jangan dicurigai oleh Parpol, apalagi sudah 5 tahun gaji menteri tidak mengalami kenaikan.

"Jadi sesuatu hal yang wajar seorang menteri mendapat gaji yang layak mengingat tanggung jawab yang diemban sangat berat. Sekarang saya tanya, boleh gak gaji menteri naik. Saya tidak bicara angka tapi sudah lima tahun gaji tidak naik," tambahnya.

Lebih jauh, Sekjen Partai Demokrat itu menambahkan, gaji pegawai negeri sipil (PNS) saja setiap tahun naik, sedangkan inflasi terus terjadi, barang-barang harganya juga terus naik.

"Kita tahu menteri itukan bekerja untuk negara, jadi tanggung jawabnya besar," tegasnya.

Marzuki menambahkan, beban kerja menteri yang berat merupakan pertimbangan lain bahwa kenaikan gaji merupakan suatu hal yang wajar.

"Dengan gaji yang pantas, seorang menteri harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat dan tidak ada alasan bagi para menteri untuk macam-macam," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Marzuki, kontrak kerja menjadi penting dan sebagai tolok ukur seorang menteri. "Tidak bisa memenuhi kontrak kerja, maka seorang menteri harus mundur. Jadi `reward and punishment`-nya harus jelas," katanya.

Kurang etis
Sedangkan secara terpisah, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin meminta agar rencana kenaikan gaji menteri ditinjau ulang karena dinilai kurang etis.

"Ini masalah yang memiliki sensitivitas tinggi, jadi rasanya tidak etis menaikkan gaji di saat rakyat banyak yang kondisinya masih memprihatinkan," tegasnya.

Salah satu ketidaketisan itu, kata Lukman, karena masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) dan daerah lainnya masih belum pulih akibat gempa.

"Kita baru saja terkena musibah gempa bumi yang beruntun dan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari makin berat akibat kenaikan harga, jadi tidak etis bila ada usulan kenaikan gaji pejabat negara," paparnya.

Dikatakannya, gaji serta tunjangan yang diterima para menterinya saat ini sudah lebih dari cukup.

"Kalau bicara cukup atau tidak itu relatif, yang penting mereka memiliki rasa cukup terhadap apa yang mereka terima," ujarnya. (*)