Menkeu: Remunerasi Dijalankan Dengan Mempertimbangkan Kinerja

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan gaji menteri merupakan bagian dari sistem remunerasi yang dijalankan dengan mempertimbangkan kinerja para pejabat.

"Remunerasi adalah upaya sistematis yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memperbaiki kualitas birokrasi setelah dilakukan review dan kajian kepada pejabat terlebih dahulu," ujarnya seusai memberikan sambutan pada seminar di Grand Hyatt Hotel di Jakarta, Senin Malam.

Ia mengatakan sejak 2006 telah diminta Presiden untuk mereview terhadap sistem remunerasi semua para pejabat negara yang tercantum pada peraturan perundang-undangan termasuk pada tingkat legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

"Kita waktu itu melihat seperti apa sistem remunerasi dan fasilitas yang mereka terima karena kita juga belum mempunyai sistem yang dapat diperbandingkan untuk komparasi dengan sistem terbaik," ujarnya.

Dan setelah diputuskan melalui survei, kajian dan review, Sri menjelaskan, dengan mengumpulkan semua informasi dari pusat dan daerah maka akan dilakukan sistem remunerasi dengan menggunakan sistem rasional yang berbasis kinerja.

"Sistem ini implementasinya sangat tergantung dengan kondisi anggaran karena juga tergantung pada proses legislasi pada UU APBN dan persetujuan dewan," ujarnya.

Sistem remunerasi kembali dibicarakan terkait dengan wacana kenaikan gaji bagi para pejabat negara termasuk para menteri yang baru dilantik pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) tengah membahas perbaikan struktur gaji pejabat negara termasuk anggota DPR.

"Menpan sedang melihat itu dan tidak dalam konteks menaikkan gaji menteri," kata Hatta Rajasa.

Ia menyebutkan, ada Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah lama sekali yang perlu diperbaiki. PP itu menyangkut struktur gaji seluruh pejabat negara termasuk anggota DPR.(*)

8 November 2009

Gaji Menteri dan DPR.... Seharusnya belum pantas untuk dinaikkan.... krna gaji mereka saat ini saja jauh lebih besar dari PNS, Pemerintah harus meninjau ulang masalah ini, jadi seolah2 terkesan para menteri hanya mengejar gaji tanpa melihat kualitas kerja mereka..... tapi tolong dilihat gaji PNS yang hanya naik 5 % aja.... Ga seimbang jadinya dengan naiknya harga di pasaran......

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Oktober 2009

suara rakyat indonesia mengatakan \"bahwa: bila kenaikan gaji struktural pejabat negara dinaikan pada tahun 2009 ini juga sangat tidak berkenan karena dalam RAPBN belum dimasukkan, maka sebaiknya ditunda dulu sampai dengan RAPBN 2010-2011 dibuat dan masukkan angka remunerasi gaji para pejabat negara beserta petinggi lainnya. kalo dinaikan sekarang dan langsung dibayarkan emangnya mau dibayarin pake daun......................

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Oktober 2009

harapan tinggal harapan remunerasi telah di canangkan seebelum Indonesia merdeka.

Hidup remunerasi ??????

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Oktober 2009

gaji menteri harus berbeda antara kementrian tergantung beban kerja. Jika disamakan sungguh tak adil contoh menteri agama dengan menteri keuangan atau industri atau perdagangan. Juga gaji bupati tergantung kesulitan daerah dan tantangannya serta biaya yang dikeluarkan. Sy kira minimum gaji menteri rp250juta, bupati at least 50juta. baru diharapkan mereka kerja benar. Presiden 1miliar. Pensiunan DPR harus dihapus

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Oktober 2009

Belum kelihatan hasilnya menyejahterakan rakyat sudah mau minta naik gaji. Bagaimana dengan orang2 yang kerja diswasta, hanya melihat kelakuan para penggede/ PNS yang maunya naik gaji melulu. Fasilitas, babu, supir, semir sepatu kancing baju, urusan tetek bengek dibiayai oleh negara, negara dibiayai oleh jerih payah rakyatnya. Heh, malah rakyatnya yang dipameri naik gaji . Ngak setuju bu, harap ditunda dulu tunjukkan 100 hari anda2 bisa memvikin rakyat puas.

0 0 Balas LaporkanHapus