Sri Lanka Selidiki Tuduhan Kejahatan Perang

Kolombo (ANTARA News/AFP) - Pemerintah Sri Lanka hari Senin menyatakan akan menyelidiki tuduhan mengenai kejahatan perang yang dilakukan pasukannya dalam sebuah laporan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri AS.

Menteri Hak Asasi Manusia Mahinda Samarasinghe mengatakan, Presiden Mahinda Rajapakse akan segera membentuk sebuah komite untuk menyelidiki insiden-insiden yang tercantum dalam laporan itu, yang diajukan ke Kongres AS pekan lalu.

"Presiden memutuskan bahwa ia akan membentuk sebuah komite untuk menyelidiki isi laporan itu," kata menteri itu kepada wartawan di Kolombo. "Setelah itu, kami akan menyatakan sikap kami mengenai masalah ini."

Namun, Kementerian Luar Negeri Sri Lanka sudah membantah laporan itu dan menyebutnya sebagai "tidak benar dan tanpa bukti nyata".

Sri Lanka mendapat tekanan internasional agar menyelidiki tuduhan-tuduhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang selama tahap-tahap final perangnya terhadap pemberontak Macan Tamil, yang dikalahkan pada Mei lalu.

Termasuk klaim-klaim yang dirinci dalam laporan AS itu adalah tuduhan bahwa para pemimpin Macan Tamil telah mencapai kesepakatan penyerahan diri degan pasukan pemerintah namun mereka kemudian dieksekusi.

Senin, pemerintah Sri Lanka menolak lagi tuduhan baru bahwa pemimpin Macan Tamil Velupillai Prabhakaran dibunuh setelah menyerah kepada pasukan keamanan.

The Sri Lanka Guardian, sebuah situs berita berpusat di AS yang menyebut dirinya sebagai organisasi berita independen, melaporkan bahwa Prabhakaran telah menyerah namun disiksa dan dibunuh oleh militer.

Situs itu mengutip tiga sumber, termasuk seorang pengawal yang mengatakan bahwa ia berhasil menyelamatkan dari ofensif final dan meninggalkan Sri Lanka, serta pejabat-pejabat dari badan intelijen dan kementerian pertahanan Sri Lanka.

Namun, kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan, ada kampanye untuk menerbitkan "cerita-cerita rekayasa" dalam upaya menyeret militer Sri Lanka ke pengadilan kejahatan perang.

Pemerintah ultranasionalis Sri Lanka sejauh ini menolak seruan-seruan bagi penyelidikan kejahatan perang selama penumpasan militer terhadap pemberontak separatis Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) dan berhasil terhindar dari debat Dewan Keamanan PBB mengenai masalah itu berkat dukungan dari China dan Rusia.

PBB menyatakan, lebih dari 7.000 warga sipil mungkin tewas dalam lima bulan sebelum perang berakhir pada Mei dengan kekalahan Macan Tamil.

Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut dan membunuh pemimpin mereka, Velupillai Prabhakaran.

Pernyataan Kolombo itu menandai berakhirnya salah satu konflik etnik paling lama dan brutal di Asia yang menewaskan puluhan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan.

Macan Tamil juga telah mengakui bahwa Velupillai Prabhakaran tewas dalam serangan pasukan pemerintah Sri Lanka.

Juga dinyatakan tewas dalam operasi final militer adalah dua deputi Prabhakaran -- pemimpin Macan Laut Kolonel Soosai dan kepala intelijen LTTE Pottu Amman.

Tokoh penting lain Macan Tamil yang juga tewas adalah putra Prabhakaran dan calon penggantinya, Charles Anthony (24), pemimpin sayap politik B. Nadesan dan pemimpin Sekretariat Perdamaian LTTE yang sudah tidak berfungsi lagi, S. Pulideevan.

Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse telah beberapa kali mendesak pemberontak Macan Tamil menyerah untuk menghindari pembasmian total.

Rajapakse, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menolak seruan-seruan bagi gencatan senjata dan menekankan bahwa Macan Tamil harus meletakkan senjata dan mengizinkan warga sipil keluar dari daerah-daerah yang masih mereka kuasai.

Sebelum dikalahkan total, gerilyawan Tamil dikepung selama berbulan-bulan di sebuah daerah hutan kecil oleh pasukan yang hampir mengakhiri perang separatis mereka.

Macan Tamil mengakui telah kehilangan sejumlah wilayah dalam pertempuran dengan pasukan pemerintah dan menuduh Kolombo membunuhi warga sipil.

Militer membantah hal itu dan mengatakan, warga sipil yang melarikan diri ditembaki oleh pemberontak yang ingin menahan penduduk desa sebagai tameng manusia.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008.

Pembuktian independen mengenai klaim-klaim jumlah korban mustahil dilakukan karena pemerintah Kolombo melarang wartawan pergi ke zona-zona pertempuran.

Masyarakat luas internasional menyuarakan kekhawatiran mengenai jumlah warga sipil yang tewas dalam babak terakhir perang, sementara kelompok-kelompok bantuan mencemaskan keselamatan 300.000 warga Tamil yang ditahan di kamp-kamp yang dikelola pemerintah Sri Lanka.

AS, yang memelopori kecaman-kecaman atas kematian warga sipil dalam ofensif final militer terhadap pemberontak Macan Tamil, juga menyuarakan kekhawatiran mengenai korban-korban yang terlantar.

Lebih dari 70.000 orang tewas dalam konflik separatis panjang di Sri Lanka sejak 1972.

Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka.

Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak.(*)