Menko PMK minta tidak percaya informasi bahwa COVID-19 itu hoaks

Ternate (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy meminta masyarakat di Maluku Utara (Malut) untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang berkembang kalau COVID-19 itu hoaks dan akal-akalan negara tertentu.

"Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoaks dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi, ini tidak benar," kata Menko PMK Muhadjir Efendy usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, Senin.

Karena itu, kata Muhadjir, atas nama pemerintah, dirinya menyatakan jika virus COVID-19 memang nyata dan seperti malaikat pencabut nyawa, sebab kasusnya sudah terjadi.

Menko PMK juga berharap agar dalam penanganan COVID-19, dukungan media massa sangat penting, terutama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Muhadjir memberikan saran ke Gubernur Malut agar TNI/Polri harus diintensifkan untuk melakukan penertiban ke masyarakat guna mematuhi protokol kesehatan, apalagi penanganan COVID di Malut pasti berbeda dengan daerah lainnya.

Bahkan, untuk angka kesembuhan harus lebih ditingkatkan dan angka kematian harus diminimalisasi, sehingga dalam mengantisipasi virus COVID-19, pemerintah akan datangkan tenaga terlatih dan relawan, agar saat berada di laboratorium tidak ada penularan pasien baru COVID-19

Selain itu, kunjungan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Malut yang dikenal sebagai daerah kepulauan, karena dalam penanganannya pasti berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Apalagi, Malut hanya memiliki dua dokter paru, sehingga Fakultas Kedokteran di Unkhair harus dioptimalkan untuk melahirkan SDM dalam penanganan COVID-19

Bahkan, sikap anggota Komisi IX DPR-RI untuk mendukung pembahasan anggaran untuk RS mobile antarpulau, fungsikan RS perairan, bisa tuntaskan masalah penanganan kesehatan seperti di Malut.

Karena itu, masyarakat Ternate harus menjadi garda terdepan, pemerintah telah berupaya antisipasi dampak COVID-19, imbau masyarakat di zona merah harus patuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengakui, saat ini masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM) dan kalau di Malut ada dua orang dokter paru, di Provinsi lain bahkan hanya 1 dokter paru.

Sehingga, dengan kekurangan tenaga medis ini memang merata, oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perizinan dan produksi dari spesialis atau sub spesialis paru bisa dipercepat sehingga kolaborasi dalam kondisi ini bisa memacu dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.