LSM: Pulau di Bali Rentan Tenggelam

Denpasar (ANTARA News) - Direktur Yayasan Wisnu, I Made Suarnatha, mengemukakan bahwa pulau-pulau kecil di dunia, termasuk di Bali, rentan tenggelam sebagai dampak perubahan iklim.

"Kita perlu mencari skenario untuk mencegah kemungkinan ini. Skenario untuk melindungi pulau-pulau kecil di Indonesia ini akan dibahas dalam seminar di Sanur, Bali," kata tokoh LSM lingkungan itu di Denpasar, Senin.

Seminar tentang "Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kepulauan dan Pesisir dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan" itu akan digelar, Selasa (27/10) oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (KBPI), yakni koalisi LSM di Bali yang berkiprah dalam perubahan iklim.

Ia menjelaskan, berdasarkan lembar informasi yang dibuat KBPI, kenaikan suhu bumi mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Akibatnya, beberapa negara kepulaun kini terancam.

Menurut laporan dari pertemuan para pihak Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 2005, kenaikan permukaan laut satu meter akan menyebabkan Maladewa (Maldive) tenggelam.

"Di Grenada, kenaikan 50 cm saja akan menenggelamkan 60 persen pantainya. Di Indonesia pun beberapa pulau kecil terancam akan tenggelam. Di Bali, yang diprediksi tenggelam adalah Nusa Penida," katanya.

Beberapa pulau lain yang diprediksi tenggelam adalah Bangka Belitung di Kepulauan Riau, Pulau Solor di NTT, Pulau Wetar, Obi dan Kai di Maluku serta Pulau Gag di Papua.

Menurut Made Suarnatha, salah satu sebabnya adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung agenda adaptasi di kepulauan kecil, termasuk terjadinya pembiaran.

Kebijakan dan pembiaran tersebut, misalnya adalah mendorong pariwisata massal di pulau kecil. Sebuah pulau kecil, termasuk Bali, umumnya merupakan daratan dengan pantai yang indah dan eksotis, sehingga mendorong pemerintah mengembangkannya menjadi obyek pariwisata massal.

Ia mengemukakan, kebijakan untuk memberikan peluang bagi industri pariwisata, terutama yang tidak ramah lingkungan dan sosial untuk melakukan ekspansi dapat berdampak bagi daya dukung dan daya tampung pulau tersebut.

"Misalnya pengembangan resor dan lapangan golf akan meningkatkan alih fungsi kawasan produktif, seperti lahan pertanian dan hutan menjadi bangunan komersial dan meningkatkan konsumsi air yang sudah terbatas jumlahnya serta perusakan terumbu karang akibat wisata bahari," ujarnya.

Walaupun merupakan negara kepulauan, katanya, Indonesia dalam melaksanakan kebijakan maupun lobi di tingkat internasional kurang memperhatikan adaptasi terutama untuk kawasan kepulauan dan pesisir.

Menurut dia, di dalam Rencana Nasional Menghadapi Perubahan Iklim, titik beratnya adalah mitigasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kurang pada adaptasi atau penyesuaian menghadapi perubahan iklim.

Karena itu, katanya, KBPI mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan adaptasi dan mitgasi terhadap pemanasan global ini. Seminar yang diadakan KBPI diperkirakan diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, KBPI juga menggelar semiloka untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pemanasan global yang terkait dengan perubahan iklim, terutama dampak di wilayah kepulauan kecil dan menengah serta pesisir.

KBPI terdiri dari sejumlah LSM, komunitas, dan individu Bali yang peduli dengan dampak perubahan iklim, seperti Yayasan Wisnu, PPLH Bali, Walhi Bali, Bali Organic Association (BOA), dan lainnya.
(*)