Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Brisbane, Senin, Minister Counselor Fungsi Pensosbud KBRI Canberra Raudin Anwar, membenarkan perihal rencana kunjungan Presiden Yudhoyono ke Australia itu.
"Namun KBRI Canberra dan otoritas terkait Australia masih menindaklanjuti persiapan kunjungan Presiden," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima, rencana Presiden Yudhoyono ke Australia itu merupakan rangkaian lawatannya ke Timor Leste dan Papua New Guinea seusai menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura.
KTT APEC di Singapura itu sendiri dijadwalkan berlangsung pada 14-15 November 2009.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith menegaskan, Perdana Menteri Kevin Rudd telah dua kali menyampaikan undangan kepada Presiden Yudhoyono untuk berkunjung ke Australia.
Dalam wawancaranya dengan Barrie Cassidy dalam program "Insiders" Stasiun TV ABC, Minggu (25/10), Menlu Smith mengatakan, undangan pertama disampaikan PM Rudd pada saat ia memberikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Yudhoyono sebagai presiden RI hasil Pilpres Juli 2009.
"Beliau (PM Rudd-red.) kembali mengulangi undangannya (untuk Presiden Yudhoyono-red.) ketika beliau bertemu Presiden Yudhoyono di Jakarta baru-baru ini," katanya.
Menlu Smith mengatakan, Presiden Yudhoyono senantiasa akan disambut hangat di Australia. "Seandainya kunjungan beliau bertepatan dengan masa sidang parlemen, sangatlah tepat kalau beliau berbicara di parlemen (federal Australia)," katanya.
Kunjungan Presiden Yudhoyono itu tidak hanya menandakan kekuatan dan kehangatan hubungan kedua negara yang terus membaik tetapi juga menunjukkan kemunculan Indonesia sebagai sebuah negara yang berpengaruh di kawasan dan dunia.
Kunjungan pertama Presiden Yudhoyono ke Australia berlangsung pada 2005. Saat itu, Australia masih dipimpin Perdana Menteri John Howard. Dalam kunjungan itu, ditandatangani deklarasi bersama tentang kemitraan strategis kedua negara.
Kerja sama kedua negara semakin menguat setelah diberlakukannya Perjanjian keamanan Indonesia-Australia yang juga dikenal dengan Perjanjian Lombok sejak Februari 2008.
Perjanjian Lombok itu meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal.
Perjanjian tersebut juga mencakup kerjasama darurat, kerja sama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antar-masyarakat.
Pemerintah dan rakyat kedua negara saling membantu di saat-saat sulit. Australia membantu para korban bencana tsunami Aceh dan gempa Nias 2004- 2005 dan gempa Sumatera Barat 2009, sedangkan Indonesia juga ikut membantu para korban bencana kebakaran semak belukar di negara bagian Victoria pada Februari 2009.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
