Keberhasilan Kementerian PUPR ciptakan lapangan kerja di masa COVID-19

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga turut menangani persoalan pengangguran

Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya terus membangun sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19 serta program infrastruktur lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga turut menangani persoalan pengangguran yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut melalui penciptaan lapangan kerja.

Salah satunya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak melalui pelaksanaan program padat karya tunai. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,44 triliun untuk program tersebut yang diselenggarakan kementerian dan lembaga dalam komponen pemulihan ekonomi nasional.

Program padat karya merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun. Sasaran dalam program padat karya itu adalah memberikan penghasilan sementara kepada pekerja yang kehilangan pendapatan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11,2 triliun untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk program padat karya tunai.

Bagaimana program padat karya Kementerian PUPR berhasil menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia?

Padat Karya PUPR serap 101 ribu pekerja

Kementerian PUPR mengungkapkan program padat karya tunai telah menyerap 101.308 tenaga kerja selama masa pandemi COVID-19 dalam rangka menekan angka pengangguran.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, program padat karya tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan program ini juga harus memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Dari rencana 23.230 lokasi program padat karya tunai, telah dilaksanakan di 5.916 lokasi atau sebesar 25,5 persen yang menyerap 101.308 tenaga kerja atau sekitar 16,5 persen dengan anggaran Rp1,79 triliun atau 15,6 persen.

Program padat karya tunai yang digelar Kementerian PUPR itu terdiri dari 15 kegiatan, dengan total penerima manfaat 613.513 orang dan anggaran sebesar Rp11,4 triliun.

Sebanyak 15 kegiatan Padat Karya Tunai itu, antara lain enam kegiatan terkait sumber daya air, kemudian lima kegiatan terkait permukiman, dua kegiatan terkait jalan dan jembatan dan tiga kegiatan terkait dengan perumahan.

Tol Depok-Antasari (Desari) Seksi II Brigif - Sawangan. Dokumentasi Kementerian PUPR

Program infrastruktur dengan pola padat karya

Selain menjalankan program padat karya tunai biasa, Kementerian PUPR juga berhasil menciptakan lapangan kerja melalui perubahan kegiatan pembangunan reguler dengan pola padat karya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto menyampaikan bahwa realisasi kegiatan reguler dengan pola padat karya TA 2020 telah menyerap 13.163 tenaga kerja atau 16,27 persen dengan anggaran Rp81,37 miliar atau sekitar 12,43 persen.

Kegiatan reguler dengan pola padat karya yang terdiri dari 18 kegiatan tersebut menargetkan total penerima manfaat 80.888 tenaga kerja dengan alokasi total anggaran Rp654,4 miliar, dan metode durasi kerja selama 30 sampai dengan 100 hari.

Kegiatan tersebut di antaranya di bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, dan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bidang Bina Marga seperti preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi.

Bidang Cipta Karya di 274 lokasi antara lain kegiatan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana olahraga, dan pasar, pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Terakhir di bidang Perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di komplek perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 303 penerima manfaat yang tersebar di 69 lokasi.

Pembelian karet petani untuk aspal

Tidak hanya menggelar program padat karya dalam bentuk pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga berhasil menggelar padat karya tunai dalam bentuk pembelian komoditas alam dari petani untuk material-material pembangunan infrastruktur.

Menteri Basuki menyatakan pihaknya siap membeli 12.500 ton karet petani dari sembilan provinsi produsen utama untuk bahan campuran aspal karet.

Sembilan produsen utama karet tersebut antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Selain membeli karet langsung dari petani untuk bahan aspal karet, Kementerian PUPR juga siap membeli resin produksi Perhutani sebanyak 834 ton untuk pengecatan marka jalan. Rencananya 834 ton resin produksi dari Perhutani tersebut akan digunakan untuk pengecatan marka jalan di 17 provinsi.

Ia menegaskan pihaknya akan membeli karet langsung dari petani untuk bahan campuran aspal karet alam. Pihak kementerian tidak akan membeli hasil karet tersebut dari pengumpul atau pengepul, namun membeli langsung dari petani-petani karet.

Pembelian karet secara langsung dari petani untuk aspal karet itu sebagai langkah mitigasi terhadap dampak negatif COVID-19 yang membuat produksi komoditas perkebunan tersebut sulit diserap pasar.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda berharap program pembelian karet petani oleh Kementerian PUPR dapat menjadi model bagi pengembangan infrastruktur di daerah.

Dia menyarankan agar Kementerian PUPR memberikan role model pembelian karet petani tersebut kepada dinas-dinas PUPR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.