Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Aceh belum menyetujui materi kedua dalam rancangan Qanun (Perda) tentang hukuman sampai mati pelaku zina bagi orang yang sudah berkeluarga (menikah).
"Perlu dipahami bahwa Pemerintah Aceh bukan tidak setuju dengan rancangan Qanun itu, tapi masalahnya masih tertera hukum rajam sampai mati dalam rancangan Qanun tersebut," kata Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Ahad.
Melalui Karo Hukum dan Humas Sekretariat Provinsi Aceh, A Hamid Zein, dia menyatakan ada beberapa pertimbangan sehingga pemerintah menunda menandatangani Qanun tersebut.
"Beberapa pertimbangan Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Irwandi Yusuf belum menandatangani Qanun tersebut, antara lain masih ada hukuman mati dalam rancangan itu sehingga belum disetujui kedua pihak," katanya.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2004-2009, telah mensahkan rancangan Qanun menjadi Qanun tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, sekitar Agustus 2009.
Hamid Zein menjelaskan sebelumnya Pemerintah Aceh telah mengeluarkan pernyataan keberatan kepada pihak legislatif tentang pasal rajam sampai mati bagi pelaku zina tersebut.
"Untuk menerapkan `uqubat` rajam terhadap penzina kami memandang masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan konprehensif karena dalam pelaksanaannya identik dengan hukuman mati," katanya.
Pelaksanaan rajam jangan dilaksanakan secara terburu-buru, akan tetapi secara bertahap, termasuk penerapannya diperlukan adanya kesiapan masyarakat dan sumber daya pelaksana, sarana dan prasarana pendukung sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Selain itu, Pemerintah Aceh memerlukan pengkajian mendalam dari berbagai sudut dan pendapat ulama serta teknis penerapannya.
Beberapa pengaturan terkait penetapan besarnya hukuman cambuk penzina yang dapat di "takzir" dalam Qanun itu masih dipandang terlalu tinggi, sehingga perlu dikaji kembali.
Misalnya "maisir" paling banyak 60 kali cambuk atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan.
Terkait hal itu, kata Hamid Zein, Pemerintah Aceh sudah meminta kepada legislatif agar besarnya hukuman bagi masing-masing terhukum dikurangi atau diturunkan hukuman, maksimalnya menjadi 40 kali cambuk dan denda 400 gram emas atau penjara paling lama 40 bulan.
Untuk pelanggar lainnya, seperti pelaku khalwat, ikhtilath, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homo seks) dan musahaqah (lesbian), hendaknya diturunkan, disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, jelasnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Jelas, siapa yang tidak mau menjalankan perintahNya neraka adalah tempatnya ! Selamat berbahagia hai orang-orang kafir !
Itulah Wajah islam yg paling saya muak! Munafik,bengis kejam tak berperi kemanusiaan.
Kalau gue liat ciri2 kamu dlm bicara,adalah ciri orang yg egois & pencemburu buta.cinta yg sejati adalah ketulusan hati,bukan ingin menguasai sepihak.( bukan berarti gue melegalkan perjinahan) tetapi apakah seorang istri yg serong semua akibat keslahan istri itu sendiri? dlm kehidupan Rmh tangga semua punya problem masing yg org lain tak mungkin tau,tak semua perceraian membuat anak2 terlantar.
kalau istri anda ditiduri tetangga anda atau bekas pacarnya apakah anda bangga tentu anda ingin mencari aturan hukum yang bisa menjadikan efek jera bagi istri-istri jalang bukan,atau sdh siapkah anda bila istri anda digilir dg laki2 lain jgn salahkan Islam,Islam adalah satu2nya ajaran didunia yg bisa diterima science modern.
Kalau jawabannya..\"ya\", jgn munafiklah.