Baghdad (ANTARA News/AFP) - Irak berisiko kacau jika pemilu yang dijadwalkan Januari depan ditunda, kata jenderal terkemuka Irak memperingatkan dalam wawancara dengan AFP, saat RUU pemilu masih menemui kebuntuan.
Letjen Ali Ghaidan Majeed, komandan angkatan darat Irak, mengkhawatirkan pemberontakam akan meningkatkan serangan-serangannya beberapa bulan depan, bersamaan dengan makin mendekatnya hari pemungutan suara.
Meskipun, pemerintah baru telah dibentuk dan telah mengambil-alih pengawasan.
"Apa yang kami takutkan adalah jika terjadi penundaan pemilu, karena ini bisa saja akan menciptakan masalah-masalah berkaitan dengan keamanan secara umum," kata jenderal berumur 48 tahun itu di kantornya, Camp Victory, suatu pangkalan AS di luar Baghdad.
Komentar-komentarnya itu mengulangi pernyataan wakil tertinggi ulama Syiah Irak, Ayatollah Agung Ali al-Sistani, yang memperingatkan bahwa para ulama senior Syiah cemas mengenai kemungkinan gagalnya undang-undang pemilu.
"Penundaan pemilu akan menciptakan kekosongan konstitusi dan politik serta pergolakan keamanan," kata Sheikh Abdu Mahdi al-Karbalai.
Berdasarkan konstitusi, pemilu mestinya diselenggarakan 31 Januari, namun kemudian diajukan menjadi 16 Januari.
Majeed memperingatkan bahwa pada bulan-bulan mendatang bisa muncul peningkatan aksi kekerasan.
"Saya khawatir bahwa antara sekarang ... hingga Juli 2010, setelah terjadi serah-terima dari pemerintah lama kepada pemerintah baru, anda mungkin akan menyaksikan meningkatnya kegiatan teroris," ujarnya menambahkan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
