Menhub: Masih Banyak Kelemahan Pelayanan Publik

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi menyatakan hingga saat ini masih banyak kelemahan dalam pelayanan publik sehingga perbaikan kondisi itu menjadi program 100 hari yang akan dilakukan Dephub.

"Masih banyak kelemahan-kelemahan. Itu akan kami perbaiki. Kami punya program 100 hari, satu tahun ke depan juga sudah ada," kata Menhub sebelum rapat koordinasi menteri-menteri ekonomi di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, revitalisasi berbagai moda transportasi merupakan program prioritas dan sudah disiapkan anggarannya.

"Kami melihat public service di perkeretaapian, pelabuhan, airport, dan lainnya masih banyak kelemahan-kelemahan. Itu akan diperbaiki," katanya.

Ia menyebutkan, berbagai program di Dephub akan diintegrasikan dengan seluruh kementerian terkait.

Mengenai upaya menekan kecelakaan transportasi, Freddy mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menekan angka kecelakaan transportasi.

"Mugkin kita akan bahas lagi dengan para Dirjen. Itu akan kita kurangi, dan memang dalam konsep blueprint kita harus zero accident. Tapi ini juga terkait masalah-masalah di lapangan yang harus kita tangani," katanya.

Galakkan pelatihan
Sementara itu Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, program segera yang akan dilaksanakan antara lain pemberian penghargaan kepada perusahaan dan pekerja yang berhasil membangun kerja sama positif.

"Kita juga akan menggalakan pelatihan dalam waktu setahun ini untuk puluhan ribu tenaga kerja sehingga terampil dan mandiri serta memiliki kemampuan kewirausahaan, kemampuan bisnis sesuai dengan bidang masing-masing," katanya.

Menurut dia, dengan langkah itu maka akan ada penyerapan tenaga kerja karena tidak hanya membangun lapangan kerja tetapi juga membangun kemandirian.

Menanggapi sistem outsourcing, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengupayakan agar masalah itu dituntaskan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja terlebih dulu.

"Itu termasuk tripartit hubungan antara pekerja pengusaha dan pemerintah. Saya sedang berusaha agar semua dituntaskan oleh bipartit dulu pengusaha dan pekerja dulu, baru nanti ke pemerintah," katanya.

Kawasan perbatasan
Sementara itu Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal mengatakan, pihaknya akan memberikan perhatian kepada kawasan-kawasan perbatasan.

"Daerah-daerah tertinggal yang berada di kawasan perbatasan menjadi prioritas PPDT. Kita menginventarisir masalah-masalah yang timbul di kawasan perbatasan," katanya.

Selain itu pihaknya juga akan melakukan sistem manajemen internal kementeriannya, peningkatan kemampuan penanganan daerah terkena bencana dan rawan konflik," katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian kepada kawasan Indonesia timur karena hampir 62 persen kawasan tertinggal berada di sana.

"Kita juga terus-menerus melakukan langkah-langkah proaktif melakukan fungsi koordinasi kepada merekal yang akan membantu penyediaan pelayanan publik dan pembangunan kawasan tertinggal," katanya. (*)