Kredit Sektor Pariwisata Sumbar Diupayakan Direstrukturisasi

Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) mengupayakan untuk merestrukturisasi kredit perbankan bagi usaha dan sektor pariwisata Sumatra Barat (Sumbar) pasca-gempa.

"Ini salah satu bentuk dukungan kami untuk penanganan pasca-gempa di Sumatra Barat," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Winarno Sudjas, di Jakarta, Jumat.

Sejumlah langkah yang ingin didorong adalah meninjau kembali kredit usaha pariwisata yang sudah berjalan, mempermudah akses kredit baru, membebaskan pajak dan retribusi, serta mendorong kemudahan berinvestasi di Sumbar.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah tanggap darurat untuk merespon gempa yang terjadi di wilayah Sumbar pada 30 September 2009 lalu.

Saat ini, Depbudpar sedang mempercepat gerakan pemulihan dari berbagai sumber, salah satunya dari aspek keuangan termasuk mendorong kemudahan sektor pariwisata Sumbar.

"Dua pekan lalu kami sudah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian untuk memberikan kemudahan bagi usaha pariwisata di Sumbar," katanya.

Ditjen Pengembangan Pariwisata mengirimkan surat tersebut kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menbudpar.

Menurut Winarno, harus ada pertimbangan secepatnya terhadap dampak gempa menyangkut pemulihan pariwisata di Sumbar.

Ia berpendapat, bila proses pemulihan dapat dilakukan secepatnya maka icon pariwisata wilayah barat yakni Sumbar dapat secepatnya pulih dan mendorong destinasi wisata daerah lainnya di wilayah Indonesia barat.

"Hal yang perlu dilihat nanti di antaranya seberapa banyak usaha pariwisata yang menggunakan fasilitas kredit perbankan," katanya.

Selanjutnya harus ada perlakuan khusus soal besaran bunga yang harus dibayarkan.

"Kita harus permudah kredit yang sudah terlanjur diambil, memperlakukan khusus bagi usaha pariwisata yang akan mengakses kredit, dan memberikan kemudahan bagi investasi pariwisata di Sumbar," katanya.

Sedangkan soal pajak dan retribusi juga harus dipertimbangkan karena ada usaha pariwisata yang hanya beroperasi sebagian di wilayah Sumbar.

Winarno menyatakan menyambut baik karena saat ini perbankan di Sumbar sudah mulai memperhitungkan langkah restrukturisasi kredit meski belum terkoordinasi seluruhnya. (*)