"Kuncinya bukan dipilih atau tidak dipilih oleh rakyat, tapi (mantan pengguna narkoba) dicalonkan atau tidak oleh partai. Jadi, kuncinya ada di partai. Kalau partai tidak mau, kan tidak ada calon itu, kecuali kalau mereka maju independen," ujar Henry kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.
Sebab, katanya, seseorang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berpotensi untuk kambuh kembali.
Baca juga: DPR : Calon kepala daerah terlibat narkoba jangan terulang
Menurut Henry, parpol harus memperketat seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 9 Desember mendatang, termasuk melihat rekam jejaknya.
Jangan sampai, kata Henry, partai politik tidak melihat rekam jejak calon yang bakal diusung pada hajatan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut.
"Yang pasti, orang yang pernah menjadi pecandu (narkoba) tingkat kemungkinan akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya, selagi masih ada calon lain kenapa mesti orang yang pernah menjadi pecandu? Lagi pula kalau dia pernah menjadi pengguna musiman kemungkinan juga akan kambuh lagi itu sangat besar. Artinya kita ini kan memilih calon kepala daerah. Calon kepala daerah ini sebisa mungkin orang yang secara akhlaknya baik dan perilakunya baik," katanya.
Baca juga: BNN sarankan calon kepala daerah ikut tes narkoba
Selain itu, Henry mengatakan partai tidak boleh langsung percaya pada hasil tes urine yang disodorkan calon kepala daerah, sebab bisa jadi tes urine yang disodorkan bakal calon kepala daerah tersebut adalah hasil tes urine sehari sebelum dia mendaftar ke parpol.
"Jadi, saya menghimbau kepada partai agar kita seleksi bukan hanya bebas narkoba hasil tes urine. Karena tes urine hari ini negatif, bisa saja minggu lalu, dan bulan lalu dia positif. Kalau hari ini tidak positif, bisa jadi bulan depan dia make (narkoba). Jadi tidak cukup hasil tes urine, tetapi harus dengan jejak rekamnya yang seperti apa, gitu," tegas Henry.
Henry yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menambahkan partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah mantan pecandu narkoba dan akan selektif memilih atau mengusung calon kepala daerah.
"Ya, sudah pasti kalau PDIP akan sangat selektif melihat rekam jejak seseorang. Sebisa mungkin calon-calon PDIP itu adalah orang dengan rekam jejak yang baik," katanya.
"Sebagai Ketum Granat, saya berharap masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang punya rekam jejak (penyalahgunaan narkoba) seperti itu karena kemungkinan dia kambuh lagi juga ada. Kalau pemakai musiman, suatu saat dia make lagi bisa juga," katanya.
Baca juga: DPR minta BNN pastikan calon kepala daerah bebas narkoba
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
