Presiden Diminta Perhatikan Pengamanan Kawasan PT Freeport

Timika (ANTARA News) - Anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua Anastasia Tekege meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perhatian serius terhadap pengamanan sekitar kawasan operasi PT. Freeport dan penyelesaian kasus penembakan yang terjadi di areal pertambangan perusahaan itu.

"Terus terang kasus penembakan yang terjadi di areal Freeport tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi setempat. Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Anastasia di Timika, Jumat.

Ia mengatakan, DPRD Mimika beberapa waktu lalu pernah mengundang berbagai pihak seperti Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto dan pimpinan TNI/Polri lainnya untuk menjelaskan penanganan masalah di Freeport pascapenangkapan puluhan warga di Timika bulan Juli lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, lembaga adat (LEMASA dan LEMASKO) serta para tokoh masyarakat Mimika.

Namun ironisnya, demikian Anastasia, kasus penembakan masih terus berlangsung di areal pertambangan emas dan tembaga itu meskipun orang-orang yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap.

"Ada apa ini semua, apakah ini sebuah konspirasi besar untuk menjebloskan semakin banyak orang Papua ke penjara dengan tuduhan sebagai dalang penembakan di Freeport," ujar Anastasia.

Wakil rakyat dari Partai Pelopor itu menyayangkan pernyataan para petinggi TNI dan Polri yang selalu mengkambinghitamkan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dalam berbagai kasus di Papua, tanpa disertai bukti dan fakta hukum yang jelas.

"Semua kasus yang terjadi di Freeport selama ini selalu dikait-kaitkan dengan OPM," katanya.

Anastasia menegaskan, jika benar kasus penembakan di Freeport dilakukan OPM maka seharusnya aparat melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap para pelaku.

Apalagi saat ini jumlah pasukan gabungan yang dikerahkan untuk menjaga Freeport mencapai ribuan orang dan ditunjang dengan dana pengamanan yang mencapai miliaran rupiah yang diberikan oleh perusahaan.

Di sisi lain, katanya, lokasi kejadian penembakan hanya di sekitar Mile 40-50 ruas jalan Timika-Tembagapura.

Wakil Direktur Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) Timika Arnold Ronsumbre meminta Polda Papua terbuka membeberkan siapa sesungguhnya dalang penembakan di areal Freeport.

"Polisi tidak perlu menutup-nutupi atau takut mengumumkan kepada publik siapa pelaku penembakan," kata Arnold.

Anastasia kurang yakin jika pelaku penembakan selama ini merupakan warga biasa yang tidak memiliki keterampilan menggunakan senjata api sebagaimana yang dituduhkan kepada tujuh tersangka yang saat ini ditahan dan diproses oleh polisi.

Sementara itu pengurus Ikatan Keluarga Toraja hari ini berencana mendatangi DPRD Mimika untuk mendesak segera dihentikannya aksi kekerasan di areal Freeport.

Sejumlah warga Toraja yang bekerja di Freeport telah menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal sejak Juli-Oktober, salah satu di antaranya meninggal dunia.

Sejak Juli-Oktober, kasus penembakan di areal Freeport telah menewaskan tiga orang, dua karyawan dan seorang anggota polisi dan puluhan lainnya luka-luka.(*)