INSA: Tekan disparitas harga di tol laut bukan tugas satu kementerian

Untuk menekan disparitas harga, ada dukungan kementerian/lembaga lain agar lancar dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (INSA) Carmelita Hartoto menilai upaya menekan disparitas harga melalui program tol laut bukan hanya urusan satu kementerian, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

“Untuk menekan disparitas harga, harus ada dukungan kementerian/lembaga lain agar lancar dan terintegrasi. Menko Perkonomian, Kementerian Perdagangan, mereka tidak kalah pentingnya,” kata Carmelita saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan Kemenhub bertugas menyediakan angkutan serta subsidi bagi operator yang ditugaskan, baik itu BUMN, yakni Pelni maupun dari pihak swasta yang telah memenangkan lelang.

“Kita melihatnya seperti itu tentu harus disosialisasikan bukan hanya dari satu kementerian saja, dari kementerian-kementerian yang lain juga, contoh ini berkaitan satu sama lain dari lembaga-lembaga daerahnya juga,” katanya.

Selain itu juga perlu pengawasan di lapangan karena adanya spekulan yang menyebabkan disparitas harga tidak hilang.

“Perlu juga pengawasan, harga barang tol laut kalau kita lihat banyak spekulan, kita enggak selalu bisa kontrol semuanya. Seharusnya barang-barang yang subsidi itu dikasih ‘stamp’ (penanda), sehingga ada menghindari adanya permainan harga,” katanya.

Menurut dia, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah Timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan. tingkat keterisian kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, meski ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen.

Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak, contohnya program Rumah Kita.

“Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan,” katanya.

Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional.

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi secara terpisah mengungkapkan pihaknya sebagai perusahaan swasta ingin berkolaborasi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencapai program-program pemerintah, termasuk program Tol Laut.

"Kami tidak ingin menjadi kompetitor, kami ingin kolaborasi untuk membantu pencapaian-pencapaian program pemerintah, kita bisa berpartisipasi," kata Widodo saat berkunjung ke Antara.

Untuk itu, Ia mengatakan pemerintah agar lebih memberikan peluang seluas-luasnya kepada swasta untuk terlibat, terutama proyek strategis nasional (PSN).

"Karena membangun negara itu tugas warga negara tanpa kecuali," katanya.

Tekait program Tol Laut, Widodo menilai program tersebut merupakan upaya untuk menurunkan biaya logistik yang saat ini masih di posisi 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Program tol sangat baik kalau kita lihat programnya Presiden Jokowi untuk mendukung bagaimana biaya logistik bisa diturunkan. Dari sisi pengusaha, salah satu cara program tol laut bagaimana sarana dan sarana termasuk operator yang menangani tol laut ini bisa ditingkatkan, terutama daerah-daerah terpencil," katanya.
(INF)

Baca juga: Evaluasi tol laut, Kemenhub kembangkan infrastruktur pelabuhan
Baca juga: Menhub akui program tol laut belum maksimal