"Kalau harga minyak mencapai 80 dolar AS per barel, sehingga beda 15 dari asumsi APBN 2010 (65 dolar AS per barel), maka ada sekitar Rp30 triliun tambahan subsidi BBM," kata Harry di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, solusinya adalah mengubah subsidi yang saat ini dilakukan terbuka menjadi tertutup.
"Artinya hanya kendaraan tertentu atau orang-orang tertentu yang mendapat subsidi sehingga besaran kuota subsidi akan berkurang," katanya.
Menurut dia, skenario perubahan pola subsidi itu menjadi tanggungjawab Kementerian ESDM, Bappenas, dan Depkeu.
Menurut Harry, UU tentang APBN 2010 juga menyatakan bahwa dalam kondisi darurat maka pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang belum terpakai.
"Dalam kondisi darurat, pemerintah boleh mengeluarkan dana yang belum ada. Tapi itu artinya perencanaannya salah. Kita sendiri belum menyepakati kondisi darurat itu seperti apa," katanya.
APBN 2010 mengalokasikan dana untuk subsidi BBM termasuk BBN dan elpiji sebesar Rp68,7 triliun.
Sementara itu dana cadangan risiko fiskal yang disiapkan dalam APBN 2010 hanya sebesar Rp8,6 triliun. Dana itu disediakan untuk mengatasi kemungkinan munculnya resiko fiskal selama 2010.
Dana cadangan risiko fiskal ini masuk dalam pos belanja lain-lain dengan jumlah Rp28,63 triliun, sementara untuk cadangan risiko fiskal, pos itu juga untuk merevitalisasi kakao sebesar Rp500 miliar.
Berikutnya, untuk dana cadangan beras pemerintah Rp1 triliun, dana cadangan untuk sarana dan prasarana konversi energi Rp4,75 triliun, penyertaan modal dan kontribusi kepada lembaga internasional sebesar Rp718,8 miliar, operasional TVRI Rp550 miliar, dan operasional Rp600 miliar. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
