Legislator nilai Kementan belum optimal dukung "food estate" Kalteng

Bisa juga karena kemampuan Kementan sendiri yang kurang maksimal terkait dengan infrastruktur pertanian. Mungkin itu yang jadi pertimbangan presiden

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) belum optimal untuk mendukung rencana program ketahanan pangan, food estate atau lumbung pangan, di Kalimantan Tengah.

Ono dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, juga mempertanyakan ketidakhadiran menteri pertanian yang tidak ikut terlibat dalam jajaran menteri yang diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka lumbung pangan alternatif itu.

Padahal program cetak sawah baru seharusnya menjadi salah satu tugas Kementan sebagai institusi yang berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan.

Presiden Jokowi justru mengutus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Ia menduga ada beberapa hal yang membuat peran Kementan menjadi tidak optimal yaitu karena pernah mengalami kegagalan dalam mencetak sawah baru atau anggaran yang terbatas.

"Bisa juga karena kemampuan Kementan sendiri yang kurang maksimal terkait dengan infrastruktur pertanian. Mungkin itu yang jadi pertimbangan presiden," katanya.

Ono meminta adanya perubahan yang signifikan di Kementan mengingat tugas institusi tersebut sangat berat untuk menjaga produksi pangan dalam negeri.

Untuk itu ia mengharapkan tiga kementerian yang ditunjuk Presiden juga bisa berkoordinasi dengan Kementan terkait dengan analisis maupun kebutuhan daya dukung lahan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi ikut menilai Kementan belum efektif dalam kondisi pandemi COVID-19.

Menurut dia, Kementan harus melakukan gebrakan untuk menjaga produksi dalam kondisi saat ini, terutama jika pandemi terus berlanjut dan stok makin menipis.

"Di saat pandemi, impor itu bukan barang haram untuk ketahanan pangan. Karena sulit mencari bahan pangan impor di saat pandemi," katanya.

Terkait dengan program cetak sawah, Uchok mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan program serupa sebelumnya.