"Kebijakan ini mungkin bisa dibentuk untuk kementerian tertentu saja, tetapi kalau harus di semua departemen, maka itu terkesan mengada-ada saja," katanya saat dimintai tanggapannya terkait wacana pembentukan wakil menteri, di Ambon, Rabu.
Menurut Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unpatti Ambon itu, pada kementerian tertentu yang jangkauan tugas dan tanggung jawabnya diperluas dan sangat banyak, maka pembentukan ini bisa dilakukan agar kinerjanya dapat berjalan optimal.
Dia menegaskan, filosofi pembentukan wakil menteri itu hanya untuk membagi-bagi jabatan sehingga terkesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Wakil Presiden (Wapres) Boediono bisa mengakomodir kepentingan banyak orang dalam struktur kabinet yang terbatas.
"Langkah ini ditempuh karena banyak kepentingan politik yang harus diakomodir dalam kabinet sehubungan koalisi politik yang dibangun SBY-Budiono bersama partai politik (parpol) untuk menang dalam Pemilu Presiden (Pilpres) lalu," katanya.
Menurut dia, kebijakan ini pun akan berimplikasi secara luas terhadap kewenangan dan tanggung jawab masing-masing departemen serta menghambur-hamburkan keuangan negara.
Kendati demikian, dia menegaskan, terpenting saat ini Presiden SBY dan Wapres Budiono bisa memberikan penjelasan dan argumen yang kuat tentang perlunya dibentuk wakil menteri di semua departemen dengan tugas dan tanggung jawab yang signifikan, sehingga dapat dipercaya rakyat.
Secara keseluruhan Pariella menilai susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang dibentuk SBY- Boediono tidak terlalu baik, khususnya untuk jabatan Menteri Kordinator (Menko) bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin).
"Orang-orang yang masuk dalam Tim Menko Ekuin belum sesuai dan pas karena kenyataannya tidak mampu meningkatkan reaksi masyarakat dan pasar," katanya.
Menurut dia, seharusnya saat Presiden mengumumkan tim ekonomi, dampaknya akan menggerakkan reaksi pasar positif, tetapi yang terjadi reaksi pasar terutama pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) malah bergerak turun.
Sehubungan dengan itu, dia mengharapkan Presiden dan Wapres dapat melakukan rasionalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab tim ekonomi serta menjelaskan pilihan mereka terhadap orang-orang yang dipilih untuk menduduki tim ekonomi, terutama menjamin dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro di tanah air.
"Tetapi jika Presiden bisa menjelaskan keberadaan orang-orang yang dipilih memimpin setiap kementerian dan harapan-harapan terhadap mereka di masa mendatang, maka kemungkinan akan mendapat respons positif dari masyarakat dan pasar," katanya.
Pariella berharap para menteri yang dipilih masuk KIB jilid II bisa membangun kepercayaan masyarakat dan sentimen pasar, sehingga tidak terjadi reshuffle hingga 2014 mendatang.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
