Ulama Berharap Pusat Tidak Tolak Qanun Syariat

Banda Aceh (ANTARA News) - Ulama Aceh berharap pemerintah pusat di bawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menolak Qanun (Perda) Syariat Islam yang telah disepakati masyarakat di provinsi itu.

"Kami berharap para menteri dalam kabinet `Indonesia Bersatu` jilid dua itu agar tidak ada lagi yang menolak Qanun Syariat Islam," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan terkait adanya Qanun Syariat yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), namun tidak mendapat respon dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.

"Satu harapan kami kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono, agar tidak ada lagi menteri atau pejabat pusat yang menolak Qanun-Qanun syariat yang disahkan oleh masyarakat Aceh," katanya menegaskan.

Aceh, tambahnya merupakan provinsi yang telah memberikan dukungan signifikan bagi kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat pemilu presiden pada 8 Juli 2009, sehingga keduanya terpilih menjadi Presiden/Wapres RI untuk periode 2009-2014.

"Pemberian legalitas formal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh benar-benar dilandasi sebagai daerah yang manyoritas muslim dan merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat, bukan atas dasar politis," katanya menambahkan.

Selain itu, Faisal Aly menyatakan para ulama dayah (ponpes) di Aceh juga berharap pemerintahan baru agar segera mewujudkan implementasi Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Di pihak lain, Sekjen HUDA menyatakan masyarakat Aceh khususnya umat muslim Indonesia tentunya bersyukur atas suksesnya pelantikan Presiden/Wapres pada 20 Oktober 2009.

"Rasa syukur itu sangatlah beralasan bagi umat Islam karena dalam menjaga keseimbangan dan ketentraman, Islam mewajibkan terwujudnya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara," katanya.

Pemimpin itu merupakan pengemban amanah rakyat dan juga amanah Tuhan yang akan diminta pertanggung jawaban di sisi Allah SWT, ujarnya.

"Kami ingin Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono agar menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur sebagaimana dijanjikan dalam kampanye agar bangsa kita Indonesia bisa lebih sejahtera dan dihargai sebagai bangsa yang bermartabat," kata Faisal Aly. (*)