Batam (ANTARA) - Pemerintah pusat sepakat melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan lego jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
"Pemda kita ikutkan juga terlibat, supaya mereka juga menerima pendapatan asli daerah dari situ," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Ia mengatakan bila sebelumnya terdapat 11 lokasi lego jangkar yang tidak jelas, maka kini ditetapkan tiga zona lego jangkar di tengah laut.
Selain itu, pemerintah juga akan mengaktifkan dua lokasi lego jangkar di pelabuhan, di antaranya di Kabil, Kota Batam.
Baca juga: Luhut harap smelter bauksit di Bintan produksi awal 2021
Di tempat yang sama, Plt Gubernur Kepri Isdianto menyatakan BUMD yang nantinya akan mengelola lego jangkar di tiga zona di Kepri yaitu di Galang Batang, Nipah dan Karimun.
Ia menyatakan, dulu pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar, karena keterbatasan aturan.
Namun dengan penyelesaian yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, maka kini langsung dikelola pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota.
"Karena provinsi yang langsung mengelola," kata dia.
Baca juga: Enam kapal perang lego jangkar di Karimun
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
