Pos Wakil Menteri Hamburkan Uang Negara

Ambon (ANTARA News) - Pembentukan posisi wakil menteri akan menghamburkan uang negara dan menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme, kata pengamat hukum pidana Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, George Leasa.

"Masih sebatas wacana tapi itu ide yang tidak populis karena terjadi pelanggaran konstitusi," katanya kepada ANTARA di Ambon, Rabu.

Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon itu mempertanyakan dasar hukum apa yang nantinya dijadikan acuan untuk pembuatan posisi wakil menteri.

"Sekiranya itu diangkat oleh Presiden, maka bisa terjadi pelanggaran konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memproses kepala negara sebagai pengambil kebijakan untuk formasi tersebut," ujarnya.

George menilai bila wakil menteri diangkat maka akan menimbulkan persoalan alokasi dana, karena selama ini dana dialokasikan untuk 34 pos menteri pada kabinet Indonesia Bersatu II.

"Pasti terjadi indikasi kolusi dan nepotisme yang mengarah ke korupsi. Praktik ini bila terjadi, maka sejak awal menghapus keputusan MPR soal pemberantasan korupsi yang sebenarnya sejalan dengan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Wapres Boediono," katanya.

Dia mengisyaratkan, posisi wakil menteri akan mendorong pembagian "roti" kekuasaan diantara koalisi partai politik. (*)

21 Oktober 2009

Justru yang harud dilakukan SEGERA adalah memilih dan atau menunjuk WAKIL MENTERI bagi 34 Pos Kementrian, karena para Menteri terpilih justru belum tahu apa yang harus dikerjakan dan bingung seperti presiden yang memilihnya. Ini mendesak dilakukan demi menyelamatkan muka presiden agar jangan sampai pemerintah terpilih dituduh ga becus dalam menjalankan pemerintahan akibat diisi oleh orang yang unqualified dan tidak bermutu. Yang malu kan kita semua. Salam MERDEKA !

0 0 Balas LaporkanHapus