Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Australia memerlukan kerangka kerja sama untuk mengatasi penyelundupan manusia yang akhir-akhir ini sering terjadi di perairan kedua negara, kata juru bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal.

"Kami tahu masalah ini akan terus berlangsung ...yang diperlukan adalah kerangka kerja sama antara Indonesia dan Australia, bukan ad-ho," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa malam, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Perdana Menteri Australia Kevin Rudd.

Menurut dia, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan antara pejabat terkait --imigrasi, angkatan laut, dan polisi-- dari kedua negara agar jika suatu saat terjadi masalah penyelundupan manusia ada acuan yang telah disepakati bersama di tingkat teknis.

"Hasil dari pertemuan itu akan dilaporkan kepada dua kepala negara di sela pertemuan APEC di Singapura November mendatang," ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini belum ditetapkan jenis bantuan yang diperlukan Indonesia untuk mengatasi manusia perahu yang terdampar di perairan Indonesia sebelum sempat mencapai negara tujuan, Australia.

Selama ini, penyelesaian kasus penyelundupan manusia menggunakan
Proses Bali yang disepakati bersama negara-negara kawasan pada 2003.

"Melanjutkan Bali Proses, (karena) masalah itu bukan hanya masalah satu negara," katanya.

Pembahasan mengenai penyelundupan manusia, lanjut dia, telah dilakukan kedua negara dalam dua tahun terakhir.

Ia mengatakan semua pihak sepakat bahwa penyelundupan manusia bukan hanya masalah satu negara atau bilateral melainkan masalah satu kawasan sehingga memerlukan kerja sama antara negara asal, transit dan tujuan.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kerangka kerja yang dapat
menjadi acuan bagi penyelesaian masalah tersebut yang tidak bersifat kasuistik.

Dino mengatakan penyelesaian masalah penyelundupan manusia bukan masalah ringan karena menyangkut nyawa manusia dan alasan kemanusiaan.

PM Rudd dan rombongan bertolak ke Jakarta dengan pesawat khusus, Senin malam untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009-2014.

Beberapa anggota kabinet yang ikut bersama PM Rudd ke Jakarta antara lain Menteri Luar Negeri Stephen Smith, yang akan mengunjungi

Provinsi Sumatra Barat untuk melihat langsung penanganan dampak gempa dan partisipasi para anggota misi kemanusiaan Australia dalam membantu para korban bencana.

Kunjungan singkat PM Rudd ke Jakarta menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara.

Dalam sepekan terakhir, pemerintah dan kubu oposisi Australia terlibat dalam perdebatan sengit tentang serbuan ribuan orang pencari suaka yang datang secara bergelombang lewat laut ke Australia dalam setahun terakhir.

Mereka yang mencoba datang ke Australia antara lain adalah 255 orang asal Sri Lanka. Mereka kini tertahan di Indonesia setelah

kapal "KM Jaya Lestari 5" yang mereka tumpangi dihentikan kapal patroli TNI Angkatan Laut di Perairan Selat Sunda, 10 Oktober lalu.

Terhadap ratusan orang Tamil Sri Lanka ini, PM Rudd mengharuskan mereka untuk mengikuti jalur resmi lewat badan terkait di PBB karena pemerintahnya tidak akan "tergerak oleh taktik khusus apapun" dari mereka.

Namun, terkait dengan nasib 255 pencari suaka asal Sri Lanka ini,

Wakil Perdana Menteri Julia Gillard menegaskan bahwa nasib mereka bukan urusan pemerintah Australia, melainkan "urusan Indonesia".

"Masalah-masalah yang ada di Indonesia ditangani pemerintah Indonesia," katanya.

Setiap tahun Australia menerima sedikitnya 13.500 pengungsi.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009