Jakarta, (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, PDI Perjuangan memilih bersikap sebagai penyeimbang dan menjadi mitra strategis pemerintah selama lima tahun ke depan.
"Posisi PDI Perjuangan ke depan apakah berada di dalam pemerintahan atau tidak, dalam konteks DPR, PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang atau mitra strategis pemerintah," kata Pramono Anung, usai pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di gedung MPR RI Senayan Jakarta, Selasa.
Dikatakannya, penjabaran dari posisi penyeimbang yakni melakukan penyeimbangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap rakyat.
Jika kebijakan tersebut pro-rakyat, kata dia, maka PDI Perjuangan akan bersama-sama pemerintah mendukung kebijakan tersebut.
"Sebaliknya jika kebijakan pemerintah tidak populer dan tidak pro-rakyat, maka PDI Perjuangan akan mengkritisi pemerintah secara terbuka sebagai wujud komitmen dan kedekatan PDI Perjuangan terhadap rakyat," kata Wakil Ketua DPR RI ini.
"Secara jujur saya katakan, komunikasi antara PDI Perjuangan dengan pemerintah selalu ada, tapi berbagai pertimbangan PDI Perjuangan memilih bersikap sebagai penyeimbang dan menjadi mitra strategis pemerintah," katanya.
Dengan sikap tersebut, berarti ada tiga parpol di parlemen yang berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan yang memiliki 95 kursi (16,96 persen), Partai Gerindra memiliki 36 kursi (4,64 persen), dan Partai Hanura memiliki 18 kursi (3,21 persen).(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009