Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengatakan, Partai Hanura memilih sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, selama lima tahun ke depan.

"Dengan sikap oposisi tersebut sehingga Hanura bisa menjadi penyeimbang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah," kata Wiranto, usai pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Selasa.

Dikatakan Wiranto, sebagai penyeimbang Hanura akan melakukan kritik membangun jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani rakyat, maka Hanura akan mendukung kebijakan tersebut.

Ditanya soal kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto berharap, kebijakan pemerintah, baik program 100 hari, satu tahun, maupun lima tahun, seluruhnya untuk memajukan bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wiranto juga mengajak semua pihak agar bisa bersama-sama melakukan pengawasan dan mengkritisi kebijakan pemerintah, agar semua program dan kebijakannya bisa berjalan baik.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Hanura, Akbar Faizal mengatakan, Partai Hanura memutuskan untuk memosisikan diri berada di luar pemerintahan atau oposisi, yakni dalam hal kebijakan pemerintah.

"Kita akan bersikap kritis tapi tetap konstruktif," kata Akbar Faizal.

"Hanura sempat mendapat ditawari kursi di kabinet oleh Presiden, tapi Hanura memilih berada di luar pemerintahan," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009