Mustafa Belum Berkomentar Soal 100 Hari BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Calon Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar masih enggan berkomentar soal program 100 hari pertama tugasnya di Kementerian Negara BUMN, sebelum resmi dilantik.

"Tentu saja, saya siap menjalankan tugas. Tetapi saya belum mau bicara dulu," kata Mustafa, usai upacara pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa.

Menurut Mustafa, Kementerian Negara BUMN sebagai pembina perusahaan milik negara memiliki sejumlah agenda yang harus diselesaikan ke depan.

Meski begitu, Mustafa yang juga Direktur Utama Perum Bulog ini tidak merinci lebih lanjut program program kerja yang akan ditempuhnya dalam membenahi BUMN.

"Saya belum bisa bicara, karena belum waktunya. Tunggu saja. Anda kan tahu saya...Nanti saja...," kata Mustafa, menolak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya Kementerian BUMN merilis 14 agenda prioritas tugas Menneg BUMN yang baru meliputi reformasi birokrasi, reformasi kepemimpinan BUMN, peningkatan koordinasi antar lembaga, program right sizing, restrukturisasi dan penyelesaian BUMN rugi.

Selanjutnya program privatisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/SLA, penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS).

Adapun program lainnya, penataan sistem remunerasi, penyesuaian sistem akuntansi, penetapan dividen, pembentukan BUMN Fund, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Mustafa Abubakar merupakan salah satu calon kuat menjadi komando membenahi perusahaan pelat merah yang berjumlah 139 BUMN.

"Presiden lebih banyak memberikan pengarahan tentang korporasi, tentang usaha yang dijalankan baik oleh BUMN atau korporasi," katanya.

Mustafa kelahiran Pidie, 15 Oktober 1949, pernah berkarir sebagai Inspektur Jenderal di Departemen Kelautan dan Perikanan, juga pernah menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Mustafa pernah pula menjadi konsultan Bank Dunia di Bank Indonesia pada 1986 hingga 1989 dan di Bank Rakyat Indonesia periode 1979-1985.

Jebolan doktor dari IPB yang memimpin Bulog sejak Maret 2007 ini dinilai berbagai kalangan merupakan figur yang "bersih" sehingga tepat ditempatkan membenahi BUMN. (*)