Kemarin, verifikasi DTKS hingga MUI desak Mendikbud serius

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita Rabu (1/7) kemarin yang masih menarik untuk disimak, mulai dari verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga Wakil Ketua Wantim Majelis Ulama Indonesia Prof Azyumardi Azra mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lebih serius menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di masa COVID-19.

1.Mensos: Butuh Rp1,3 triliun untuk verifikasi dan validasi DTKS

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021.

"Butuh Rp1,3 triliun total untuk verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota," kata Mensos dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait data kemiskinan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

2. BPJS bayar tuntas klaim rumah sakit

BPJS Kesehatan menyatakan telah membayar tuntas biaya yang diklaim rumah sakit mitranya, sehingga per Rabu (1/7) tidak ada klaim yang belum dibayarkan.

"Posisi utang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp3,70 triliun," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

3. Penempatan pekerja di luar negeri akan dilakukan secara bertahap

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah secara bertahap akan melakukan penempatan pekerja di luar negeri setelah menghentikan sementara pengiriman pekerja ke luar negeri akibat pandemi COVID-19.

"Sekarang dalam proses. Memang rekomendasinya tidak bisa dibuka secara serentak, tapi secara bertahap melihat kondisi negara penempatan," katanya saat mengunjungi Pusat Pengembangan UMKM serta Pemukiman Pulogadung di Jakarta Timur, Rabu.

4. Mendes PDTT tekankan pentingnya model penyelesaian masalah ala desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya model penyelesaian masalah ala desa yang sering tidak perlu menempuh jalur hukum untuk mengatasi permasalahan di desa.

"Solusi masalah di desa ketika tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum tidak selalu menjadi rujukan," kata Abdul Halim Iskandar dalam sambutan acara Kongres Kebudayaan Desa melalui webinar di Jakarta, Rabu.

5.Azyumardi desak Mendikbud lebih serius garap pendidikan saat COVID-19

Wakil Ketua Wantim Majelis Ulama Indonesia Prof Azyumardi Azra mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lebih serius menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di masa COVID-19.

"Soal kinerja di Kemdikbud sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan. Kondisi pendidikan di masa pandemi ini kita lihat Nadiem tidak mau mengurusi pendidikan secara serius," kata Azyu kepada wartawan di Jakarta, Rabu.