"Peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi pemerintahan lima tahun ke depan. Tentunya mengawasi juga kiprah para menteri," katanya seusai acara Forum Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin malam.
Akbar mengakui jika saat ini pengawasan dari parpol terhadap pemerintahan menurun karena mereka punya kepentingan masing-masing dalam kabinet di pemerintahan itu.
"Karena itu, masyarakat harus lebih banyak melakukan pengawasan melalui media," katanya.
Ia menambahkan presiden juga bisa mengambil tindakan terhadap menteri jika tidak menunjukkan prestasi terkait sudah adanya kontrak.
"Agar menteri fokus dalam bekerja," katanya.
Disebutkan, evaluasi terhadap kinerja menteri tersebut, bisa dilakukan dalam waktu 100 hari, satu tahun atau dua tahun.
Kendati demikian, Akbar tetap berharap walaupun banyak parpol di dalam kabinet, namun menteri harus tetap menjalankan tugasnya yakni membantu presiden hingga lima tahun ke depan.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
