Menaker tegaskan kerahkan seluruh kemampuan atasi dampak pandemi

program kegiatan tidak bisa berjalan seperti biasa-biasa saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan akan menggunakan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor tenaga kerja.

"Saya akan bekerja, saya akan gunakan seluruh kemampuan yang ada, seluruh potensi yang dimiliki oleh kementerian ini untuk bisa ikut menangani pandemi COVID-19," kata Menaker Ida ketika ditemui saat menemui para perempuan pekerja di Pusat Pengembangan UMKM serta Pemukiman (PPUMKMP) di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

Dia menegaskan sudah mengambil beberapa langkah untuk menangani peningkatan pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan karena pandemi.

Beberapa langkah itu seperti pengalihan anggaran untuk difokuskan merespons banyaknya jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK. Kemnaker, tegas dia, menggunakan program padat karya untuk memberdayakan pekerja terdampak COVID-19.

Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Kemnaker juga memberikan insentif kepada peserta yang merupakan pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK saat pandemi.

Menaker menegaskan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo akan mendorong agar 1,7 juta pekerja yang terverifikasi dirumahkan atau mengalami PHK menjadi prioritas mendapatkan Kartu Prakerja. Sambil menunggu evaluasi dari program tersebut, Menaker telah meminta kepada Kementerian Sosial agar pekerja terdampak COVID-19 yang masih belum bekerja untuk mendapatkan bantuan sosial.

"Seluruh program kegiatan tidak bisa berjalan seperti biasa-biasa saja, banyak program kegiatan yang kita sesuaikan dengan kondisi COVID-19," kata dia.

Sebelumnya, dalam video Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 yang diunggah pada Selasa (28/6) Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menterinya. Presiden menegaskan perlu dilakukan langkah "extraordinary" atau luar biasa untuk membantu 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," kata Presiden dalam video itu.